Kampanye di Banten Sekjen PDIP Terus Bandingkan Program Kerja Prabowo dan Ganjar

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan melanjutkan kerja kerakyatan Pemerintahan Joko Widodo dengan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ini sebuah solusi yang tepat untuk menunjukkan Capres Ganjar Pranowo paling pas melanjutkan kerja Presiden Joko Widodo, bukan capres lainnya.

Hal ini disampaikan Hasto dalam rangkaian Safari Politik saat konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lebak di Gedung As Sakinah, Jalan Soekarno-Hatta, Cibadak, Banten, Minggu (10/12/2023).

"Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo punya pandangan berbeda dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan rakyat," kata Hasto.

Hasto didampingi kader PDIP Abdullah Azwar Anas dan KH Zainal Arifin Naim. Kader PDIP Banten dipimpin Ketua Ade Sumardi dan Sekretaris Asep Rahmatullah. Tampak juga sejumlah kader seperti Hasby Jayabaya, Ananta Wahana, dan Bonnie Triyana.

"Maka, ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar berbeda dengan yang dijawab Pak Prabowo," kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Dia menyebut Prabowo malah menyinggung perlunya negara berutang dalam menyelesaikan isu kesejahteraan wong cilik.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang ke luar negeri, Rp 385 triliun untuk alutsista saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar," ujarnya.

Hasto menyebut, Ganjar punya solusi berupa KTP Sakti untuk menyelesaikan persoalan rakyat, utamanya berkaitan kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, KTP Sakti menjadi program yang menyempurnakan kebijakan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Apa yang dilakukan Ganjar di dalam melanjutkan, memperbaiki, mempercepat capaian dari presiden Jokowi untuk rakyat, jawabannya KTP Sakti saudara sekalian," kata Hasto.

Dia pun meminta kader PDIP di Banten untuk bisa menyosialisasikan program unggulan Ganjar berupa KTP Sakti yang bakal mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Maka, sampaikan ke rakyat, dalam upaya mempercepat gerak cepat Indonesia unggul, di dalam menyempurnakan terhadap yang dilakukan Pak Jokowi yang juga kepemimpinan sebelumnya berasal dari pendidikan kepartaian kita, dengan KTP Sakti ini. Dengan KTP Sakti, kita akan integrasikan, kita satukan komitmen terhadap Wong Cilik," jelas dia. 

"Karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini ada kartu sehat, kartu Indonesia pintar, ada PKH, ada program satu keluarga satu sarjana, ada raskin, semua nanti cukup dilanjutkan dengan kartu tanda penduduk Indonesia Raya pintar. Maka ini dinamakan KTP Sakti," sambungnya.

Nantinya, rakyat tidak perlu memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan. Menurutnya, KTP Sakti bisa terwujud dengan penyatuan data. Kader PDIP sekaligus MenPAN-RB Azwar Anas bakal menjadi sosok yang mengeksekusi hal tersebut.

"Jadi, bagi rakyat miskin, tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukkan KTP Sakti. Caranya bagaimana? Caranya dengan pertama satu data. Sehingga kita bangga sebagai warga Indonesia karena KTP ini mencerminkan komitmen paling fundamental terhadap pemerintahan untuk rakyat. Pak Anas sudah lakukan. Beliau punya pengalaman. Maka kartu sakti ini basisnya single ID. Ini akan menjadi NPWP, ini akan menjadi satu data setiap warga Indonesia, termasuk terkait dengan jaminan sosial, itu semua diintegrasikan dalam kartu sakti," kata Hasto.

Mengenai program KTP Sakti, kader PDIP Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa pembenahan data penduduk ke depan memang penting. Sebab selama ini, tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan negara tak tepat sasaran.

“Karena tumpang tindih data menyebabkan banyak bantuan tak tepat sasaran. Maka perbaikan data penting dan harus jadi komitmen untuk diperjuangkan,” kata Azwar Anas.

Kedua, tak ada cara lain perbaikan jika tidak digitalisasi dan perbaikan birokrasi. Menurut Azwar Anas yang juga Menteri PAN dan RB, kalau pelayannya baik di birokrasi, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan membaik.

“Konsep digitalisasi tentu menjadi penting. Sehingga ke depan perbaikan data ini jadi salah satu fokus negara menyelesaikan problem kemiskinan, stunting dan program lainnya. Selamat, mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi Allah SWT,” tegas Anas. (rpi/mii)