Resmi Dapat Dukungan Ustad Abdul Somad dan Habib Rizieq Shihab, Ini Pakta Integritas yang Harus Dilaksanakan Anies Baswedan

Jakarta,tvOnenews.com-Dukungan dari ulama semakin besar pada paslon capres-cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN). Setelah dai kondang Ustad Abdul Somad resmi menyampaikan dukungan, Forum Ijtima Ulama resmi mengerahkan dukungannya untuk pasangan nomor urut satu, AMIN. "Alhamdulillah, sudah diteken," jawab Anggota Steering Committee Ijtima Ulama, Aziz Yanuar pada wartawan, Kamis (14/12)

Aziz juga sudah mensosialisasikan keputusan itu kepada seluruh peserta Ijtima Ulama dan ribuan umat yang hadir. Dengan ditekennya pakta integritas tersebut, maka Ijtima Ulama resmi mengusung Anies-Cak Imin.

"Kami sudah menginformasikan kepada segenap peserta ijtima ulama serta ribuan ulama dan umat yang diwakili oleh perwakilan yang hadir di ijtima ulama , atas telah ditandatangani nya Pakta Integritas Ijtima Ulama hasil ijtima ulama 1445 H / 2023 M oleh paslon capres dan cawapres AMIN no urut 1," lanjutnya.

Hasilnya, seluruh ulama dan tokoh yang bergabung dengan ijtima ulama akan bahu membahu mendukung pasangan AMIN itu. Dukungan tersebut, kata Aziz, juga mendapat lampu hijau dari Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Berikut 13 poin pesan dari ijtima ulama dan tokoh nasional 2023 untuk pasangan AMIN jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden.

Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan sekulerisme, islamofobia, terorisme, separatisme dan imperialisme.

Baca Juga

Apakah Poin Persib Dikurangi Setelah Putuskan Gunakan Stadion Si Jalak Harupat Sepanjang Oktober? Ini Jawabannya

Menjalankan secara konsisten amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI.

Menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. I/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156 a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa.