Polisi Tangkap Direktur Perusahaan Pelaku Penambangan Ilegal di Tanah Bumbu

Tanah Bumbu, Kalsel - Jajaran Polres Tanah Bumbu melakukan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana penambangan Ilegal atau penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan PT Saraba Kawa.

"Tangkap tangan tersebut dilakukan atas adanya informasi masyarakat kemudian Polres Tanah Bumbu melakukan serangkaian penyelidikan, dan akhirnya penggerebekan dilakukan pada Senin tanggal 22 November 2021 yang lalu, sekitar Pukul 20.30 WITA," kata Kasat Reskrim polres Tanah Bumbu Iptu Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, (9/12/2021).

Ia menambahkan,"PT Saraba Kawa terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM melalui laman ahu.go.id merupakan milik dari Syafruddin H. Maming, Kakak Kandung Mardani H. Maming Ketua Umum BPP Hipmi," ujarnya. 

Ia menjelaskan jajarannya menemukan PT Saraba Kawa melakukan penambangan ilegal di Desa Mangkal Api, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 

"Penambangan Ilegal itu dilakukan dengan cara, PT Saraba Kawa melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP-nya PT ARUTMIN INDONESIA. PT Saraba Kawa tidak memiliki perijinan / legalitas dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan," papar dia. 

Polres Tanah Bumbu meyampaikan bahwa PT Saraba Kawa tidak memiliki Kontrak Kerjasama dengan Pihak PT Arutmin Indonesia selaku pemegang IUP di lokasi areal yang diamankan tersebut. 

Baca Juga

Dampak Penertiban 1000 PETI di Babel, Pendapatan PT Timah Tumbuh 146,9% Jadi Rp10,42 T

"Polres Tanah Bumbu dalam penyidikannya menemukan, dalam penambangan yang dilakukan PT Saraba Kawa tersebut, telah menghasilkan batu bara dan telah juga dilakukan penjualan serta pengapalan melalui Pelabuhan PT Satui Baratama (sekarang menjadi PT Pelabuhan Swangi Indah dan melalui Pelabuhan PT Borneo Indo Raya," tegas dia. 

Lebih lanjut lagi Kepolisian Tanah Bumbu akan melakukan pendalaman terkait permasalahan ini. Pasalnya, Polres Tanah Bumbu juga menemukan petunjuk bahwasanya Penambangan Ilegal tersebut telah dilakukan sejak 2016 yang lokasinya berbeda. 

"Diketahui sebelumnya PT Saraba Kawa  dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan batu baranya telah memiliki IUP Pertambangan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.48/959/BPTSP/VI/2016, akan tetapi kegiatan penambangan batu bara yang terjadi dilakukan di luar titik koordinat kepemilikan IUP," papar dia. 

Ia menegaskan, Polres Tanah Bumbu juga telah meminta keterangan ahli dari Kementerian ESDM yang menyatakan jika tindakan pertambangan ilegal PT Saraba Kawa melanggar pasal 158 UURI No. 3 tahun 2020 perubahan atas UURI  No. 4 tahun 2009.

“Usaha kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pertambangan dan tidak memiliki ijin usaha kegiatan penambangan yang syah sesuai konsesi yang dikerjakan dapat di persalahkan melanggar pasal 158 UURI No. 3 tahun 2020 perubahan atas UURI  No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah," tandas  Iptu Wahyudi.

Keduanya diduga melanggar Pasal 159 UU Pertambangan dan Mineral Batu Bara dengan melakukan penambangan ilegal. (ito)