Aktivis 90-an dan 98 Kumpul Karena Geram Adanya Isu Pemakzulan, Serukan Setop Pemaksaan Narasi Negatif di Pemilu 2024

Jakarta, tvonenews.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyerukan semua pihak untuk bersama menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. 

Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menyampaikan hal itu menanggapi maraknya isu pemakzulan, isu dinasti dan upaya penggagalan penggagalan Pilpres 2024, dimana belakangan ketiga isu tersebut santer mencuat ke publik.

"Kami menyerukan agar seluruh elemen kebangsaan dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mengedepankan pemilu yang damai, jujur dan terbuka sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makin dinamis dan menantang," ujar Hendarsam Marantoko di Kantor DPP Persaudaraan 98, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Prakarsa Aktivis adalah kumpulan aktivis mahasiswa 98, aktivis LSM dan aktivis pergerakan rakyat tahun 1990 an.

Lebih jauh dikatakan Hendarsam bahwa isu tersebut sangat berbahaya dan mengganggu kedamaian negeri. Pasalnya, mimpi yang dibangun para presiden pendahulu serta pengorbanan para pahlawan menjadi sia-sia jika Republik Indonesia terancam perpecahan.

Terlebih, isu tersebut dilontarkan demi ambisi segelintir orang yang tak ingin adanya suasana damai di tengah pemilu saat ini.

Baca Juga

Ketum PPP Mardiono Tegaskan Kader PPP di Daerah Jadi Penentu Nasib Partai di Masa Depan

"Tampak sekali bahwa pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadinya sendiri," tutur Hendarsam.

Para pihak yang tak bertanggungjawab ini, menurutnya, sengaja terus-menerus mengembangkan isu-isu tersebut demi menggiring opini publik untuk mengacaukan keadaan.

"Walau tidak terkait pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan pilpres langsung," ungkap pria yang kini aktif sebagai advokat tersebut.

"Secara tidak konsisten pihak peserta pemilu tersebut memprovokasi, bahwa pemilu akan curang padahal mereka peserta pemilu dan mempercayai sistem ini," sambungnya.

Mereka dinilai menyebarkan isu memakzulkan Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, tetapi mereka kampanye untuk memilih partai dan capresnya dalam pemilu ini.