Aktivis 90-an dan 98 Kumpul Karena Geram Adanya Isu Pemakzulan, Serukan Setop Pemaksaan Narasi Negatif di Pemilu 2024

"Mereka mengatakan tolak dinasti dalam pemilu, padahal mereka tahu dinasti tidak dipilih rakyat apalagi pemilu langsung," ungkap dia.

Selain itu, mereka meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya. 

"Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi," tukas Hendarsam.

Budiman: Belum Bertarung Sudah Bilang Curang

Sementara itu, Mantan Ketum PRD, Budiman Sudjatmiko yang juga hadir di acara itu menyatakan seharusnya peserta pemilu mau bertarung di Pilpres secara jujur adil, bukan melempar isu ada kecurangan sementara Pemilu belum berlangsung.

“Belum bertarung sudah bilang curang, bahkan bilang pemakzulan. Rakyat menjadi korban dan satu generasi akan jadi luka ke depan,” kata Budiman.

Baca Juga

Partai Gelora Dorong Parliamentary Threshold 0 Persen dan Penyederhanaan Administrasi Pemilu 2029

Diketahui, para yang tergabung dalam Prakarsa Akktivis Pro Persatuan dan Kemajuan ini terdiri dari sejumlah aktivis kawakan yang punya sejarah menentang Orde Baru. Diantara mereka adalah Mantan Ketum PRD, Budiman Sudjatmiko, Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta), Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo)

Kemudian, Rachlan Nasidik (aktivis LSM), Wignyo Prasetyo (aktivis Mahasiswa 90 an Jakarta), Sangap Surbakti (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Salamuddin Daeng (aktivis LSM), Mangapul Silalahi (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Sulaiman Haikal (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Panel Barus (aktivis Mahasiswa Jakarta), Bungas T. Fernando Duling (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Hendarsam Marantoko (aktivis dan Praktisi Hukum), dan Kun Nuracahadijat (aktivis gerakan mahasiswa 1998 UI). (ito)