Heboh Greenflation Dianggap Receh, Pakar Ekonomi Blak-blakan Sebut Mahfud MD Kurang Sadar Transisi Ekonomi Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Ekonomi dari INDEF Drajad Wibowo  menyoroti polemik greenflation yang heboh dibahas dalam debat cawapres. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut perntanyaan greenflation dari Gibran Rakabuming Raka merupakan hal receh.

Menurut Drajad, greenflation bukanlah istilah sederhana atau konsep yang bisa diranggap receh, seperti yang disampaikan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Dradjad menekankan bahwa menganggap greenflation sebagai hal yang receh menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas transisi ke ekonomi hijau, yang mencakup energi bersih dan praktik keberlanjutan.

"Ketidakpahaman terhadap tantangan dan hambatan transisi ekonomi hijau ini menandakan kurangnya kesadaran akan risiko politik dan potensi gejolak sosial yang dapat timbul," kata Dradjad, dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

Greenflation, menurut Dradjad, merupakan istilah kontemporer yang sering digunakan para ilmuwan, aktivis, pebisnis, dan politikus yang berkecimpung dalam isu keberlanjutan.

Istilah ini merujuk pada peningkatan harga yang disebabkan oleh biaya mahal transisi ke ekonomi hijau, menjadi salah satu bentuk dari inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation.

Baca Juga

Soal Gibran Mundur dari Jabatan, Wakil Ketua DPR: Kita Hargai Keputusannya

Dradjad menyebutkan Indonesia memiliki potensi panas bumi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, tetapi hanya memanfaatkan sekitar 9,8 persen dari potensinya.

"Kendala utama adalah biaya produksi listrik tenaga panas bumi yang 50 persen lebih mahal dibanding PLTU batu bara, bahkan bisa dua kali lipat lebih mahal dalam beberapa estimasi," jelasnya.

Dradjad mengingatkan jika Indonesia beralih sepenuhnya dari PLTU batu bara ke PLTP dengan biaya saat ini, biaya listrik nasional bisa meningkat minimal 50 persen.

Dia mengatakan hal itu akan berdampak luas terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan harga-harga yang melonjak drastis.

Greenflation, lanjut Dradjad, akan menghasilkan dampak negatif yang serupa dengan inflasi biasa, termasuk potensi konflik sosial dan peningkatan ketimpangan.

Di Indonesia, transisi energi yang dilakukan secara radikal dapat menyebabkan kenaikan tarif listrik, pajak kendaraan bermotor yang tinggi, atau kenaikan harga barang karena pajak karbon.

Masyarakat berpenghasilan rendah akan paling terdampak oleh greenflation ini, tidak hanya karena upah mereka yang tidak sebanding dengan tingkat inflasi, tetapi juga karena mereka cenderung menyimpan tabungan dalam bentuk tunai, berbeda dengan keluarga yang lebih kaya dengan aset riil mereka.