News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pernyataan Jokowi Terkait Presiden Boleh Berkampanye di Pilpres 2024, Prabowo Subianto Nilai Tak Tubruk Aturan

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto akhirnya berkomentar terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara tak harus bersikap netral dan boleh berkampanye pada perhelatan Pilpres 2024.
Jumat, 26 Januari 2024 - 17:54 WIB
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto pada kegiatan Dialog Konferensi Wali Gereja Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024)
Sumber :
  • tvOnenews.com/Julio Saputra

Jakarta, tvOnenews.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto akhirnya berkomentar terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara tak harus bersikap netral dan boleh berkampanye pada perhelatan Pilpres 2024. 

 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prabowo mengungkap jika pernyataan Jokowi itu tak sampai menubruk aturan yang ada pada perhelatan Pilpres 2024. 

 

Menurutnya tak banyak polemik dari pernyataan yang dilontarkan Jokowi mengingat tak ada unsur pelanggaran yang terjadi. 

 

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja,” kata Prabowo dibilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024). 

 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik pada perhelatan Pilpres 2024 ini. 

 

Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres perhelatan Pilpres 2024. 

 

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024). 

 

Jokowi mengatakan meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi. (raa)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

BREAKING
NEWS
Polri Langsung Tahan Tiga Tersangka Diduga Sadap Ponsel Presiden Prabowo di Rutan Mabes

Polri Langsung Tahan Tiga Tersangka Diduga Sadap Ponsel Presiden Prabowo di Rutan Mabes

Polri langsung melakukan penahanan terhadap tiga tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik terhadap ponsel Presiden Prabowo -
Saga Transfer AC Milan Dimulai, Gerry Cardinale Bakal Agresif dan Bidik Pemain Baru di Setiap Lini

Saga Transfer AC Milan Dimulai, Gerry Cardinale Bakal Agresif dan Bidik Pemain Baru di Setiap Lini

AC Milan mulai menyusun rencana besar untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari 2027. Gerry Cardinale memastikan Rossoneri bakal bergerak agresif.
War Tiket Remember Fest 2026 x Cube Concert: Harga Mulai Rp77.500, Ini Cara Beli dan Jadwal Lineup 7–8 November

War Tiket Remember Fest 2026 x Cube Concert: Harga Mulai Rp77.500, Ini Cara Beli dan Jadwal Lineup 7–8 November

Remember Fest 2026 digelar 7–8 November di Kemayoran. Simak cara beli tiket resmi, harga One Day Pass dan Two Day Pass, serta jadwal lineup.
KPK: Panglima TNI Punya Kewenangan Penuh Izin Periksa Anggota TNI yang Diduga Terlibat Korupsi BNPB

KPK: Panglima TNI Punya Kewenangan Penuh Izin Periksa Anggota TNI yang Diduga Terlibat Korupsi BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto punya kuasa penuh terkait izin pemeriksaan terhadap dua anggota TNI ...
Meski Mengaku Kondisinya Belum Fit 100 Persen, Samuel Maxson Septionus Berhasil Pecahkan Rekor Nasional di IOAC 2026

Meski Mengaku Kondisinya Belum Fit 100 Persen, Samuel Maxson Septionus Berhasil Pecahkan Rekor Nasional di IOAC 2026

Samuel Maxson memecahkan rekor nasional Kelompok Umur KU1 di gelaran Indonesia Open Aquatic Championship 2026 (IOAC) yang diselenggarakan PB Akuatik Indonesia.
BREAKING
NEWS
Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Nomor Telepon Presiden Prabowo: Inisial LSP, ASN, dan EH

Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Nomor Telepon Presiden Prabowo: Inisial LSP, ASN, dan EH

Polri tetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Trending

Kabar Duka, Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Mercy Monica Yolanda Meninggal Dunia

Kabar Duka, Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Mercy Monica Yolanda Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn., dikabarkan meninggal dunia.
PKS Berduka, Perancang Logo Baru Partai Ndang Sutisna Meninggal Dunia

PKS Berduka, Perancang Logo Baru Partai Ndang Sutisna Meninggal Dunia

PKS sampaikan pesan belasungkawa atas meninggalnya Ndang Sutisna, perancang logo baru partai yang karyanya menjadi identitas visual PKS.
Herri Pras Lapor Polisi setelah Dirinya Viral Digeruduk oleh Sekelompok OTK

Herri Pras Lapor Polisi setelah Dirinya Viral Digeruduk oleh Sekelompok OTK

Konten kreator Herri Pras melaporkan peristiwa dirinya digeruduk hingga diduga mendapat aksi provokasi oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) ke polisi.
Siapa Yudi Cahyadi? Petarung MMA yang Diduga Terlibat dalam Aksi Intimidasi terhadap Herri Pras

Siapa Yudi Cahyadi? Petarung MMA yang Diduga Terlibat dalam Aksi Intimidasi terhadap Herri Pras

Nama Yudi Cahyadi mendadak jadi perbincangan setelah atlet MMA itu diduga terlibat dalam aksi intimidasi serta kekerasan terhadap konten kreator Herri Pras.
Dua Kali Mangkir, KPK Segera Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid: Kalau Bisa Datang, Kenapa Harus Upaya Paksa?

Dua Kali Mangkir, KPK Segera Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid: Kalau Bisa Datang, Kenapa Harus Upaya Paksa?

Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) mengaku kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Begini Pernyataan Lengkap Herri Pras saat Digeruduk OTK dan Diduga Alami Kekerasan Fisik

Begini Pernyataan Lengkap Herri Pras saat Digeruduk OTK dan Diduga Alami Kekerasan Fisik

Video kedatangan rombongan OTK di Rumah Herri Pras beredar di media sosial. Dalam rekaman yang diberitakan, seorang pria terlihat menendang Herri hingga terjatuh.
4 Keuntungan untuk Timnas Indonesia usai Piala Asia 2027 Resmi Mundur, Bisa Tambah Pemain Naturalisasi Baru

4 Keuntungan untuk Timnas Indonesia usai Piala Asia 2027 Resmi Mundur, Bisa Tambah Pemain Naturalisasi Baru

Jadwal Piala Asia 2027 bergeser ke Desember, memberi John Herdman dan PSSI waktu tambahan untuk mematangkan skuad Timnas Indonesia dan memantau diaspora
Selengkapnya

Viral