Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, PDIP: Sudah Tak Ada Etika

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini beredar pula foto beras Bulog ditempeli stiker paslon Capres-Cawapres 02, Prabowo-Gibran. Sontak hal itu menuai komentar netizen, hingga elite politik.

Satu di antaranya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun yang mengomentari hal itu. 

Komarudin katakan, hal itu sudah viral di mana-mana, bila itu benar dan tersebar di mana-mana, berarti masa pemilu hari ini adalah pemilu yang paling kacau sepajang sejarah Indonesia. 

"Sudah tidak ada etika lagi dalam perjalanan pemilu kalau begitu, orang berpendidikan itu semua bicara, tetapi kepentingan apa yang dia inginkan tanpa peduli apa omongannya itu benar atau salah," kata Komarudin. 

Disinggung Mensos tak lagi bisa membagikan bansos, bila dibagikan harus ada Presiden Jokowi. Dia sebutkan semua rakyat Indonesia tahu, dan semua informasi terbuka karena sudah zaman digital. 

"Buat apa kalau ada jarum jatuh di istana, semua Indonesia tahu. dan jangan dipikir kita ini tidak tahu," pungkasnya. 

Baca Juga

Tak Ingin Membebani Pengusaha Kecil, Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

Lanjutnya, dia katakan dia punya Satgas di seluruh Indonesia dan semua naruli mereka bergerak untuk memantau pergerakan di bawah. 

"Satgas Cakra Buana itu di seluruh Indonesia. Nanti kita akan apel lagi sebelum pencoblosan," katanya.  

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulog ditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Bayu mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana, jadi siapa saja bisa membelinya.

"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap kepada awak media, Kamis (25/1/2024).  

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. 

Walaupun begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.