News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Catat, Mal Beroperasi Hingga Pukul 17.00 Setelah PPKM Mikro Direvisi

Ganip Warsito menyatakan ada beberapa revisi terhadap aturan PPKM Mikro yang berlaku saat ini sesuai hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.
Selasa, 29 Juni 2021 - 14:55 WIB
Operasional Mal Akan Dibatasi
Sumber :
  • Antara

Jakarta - Pemerintah akan kembali merevisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, untuk menanggulangi lonjakan kasus Covid-19, yang saat ini sudah mencapai 21 ribu kasus per hari. Salah satunya adalah jam operasional mal yang hanya diizinkan hingga pukul 17.00 WIB.

Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito menyatakan ada beberapa revisi terhadap aturan PPKM Mikro yang berlaku saat ini sesuai hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, yang digelar di Jakarta, Senin (28/6) kemarin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Contohnya nanti yang akan diterapkan adalah pelaksanaan untuk kegiatan PPKM-nya. WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office) akan diberlakukan 75% dan 25% untuk daerah yang merah dan oranye," kata Ganip dalam rapat koordinasi satgas penanganan Covid-19, yang ditayangkan di Youtube Pusdalops BNPB, Senin (29/6).

Selain aktivitas di perkantoran, aktivitas ekonomi juga akan kembali dibatasi.

"Kemudian untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17:00. Kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away, dibatasi sampai pukul 20:00", tegas Ganip.

Pembatasan ini akan diterapkan sebagai revisi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021, yang berlaku hingga 5 Juli 2021.

 

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan, revisi aturan ini bertujuan menekan angka mobilitas penduduk yang menjadi salah satu kunci dalam pengendalian Covid-19.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, untuk kegiatan non-esensial akan terus dievaluasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan terus melakukan pencegahan dan pembinaan secara tegas. Serta konsistensi dalam menjalankan aturan, di samping koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpihak.

Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi penanganan pandemi dengan memperbanyak testing dan juga tracing. Masyarakat pun  diingatkan untuk selalu patuh pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. (arf/act)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan sikap politik lembaganya di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wapres -
Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Presidium 08 memberikan pandangan menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka ..

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
Selengkapnya

Viral