News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Warga Tolak Isi Survei Takut Bansos Dicabut, Anies Baswedan: Demokrasi Kita Ada Masalah

Anies Baswedan turut bersuara terkait kabar dari lembaga survei yang mengatakan ada warga yang menolak mengisi survei lantaran takut bantuan sosial dihentikan.
Senin, 29 Januari 2024 - 11:29 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan di Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut bersuara terkait kabar dari lembaga survei yang mengatakan ada warga yang menolak mengisi survei lantaran takut bantuan sosial (bansos) dihentikan.

Menurut Anies, maka dari itu perlu adanya perubahan agar tidak ada lagi rasa takut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini negara demokrasi ada kemerdekaan berpendapat, ada kemerdekaan berserikat dan ketika tanda-tanda yang kita saksikan sekarang menunjukkan tanda-tanda rasa takut berarti demokrasi kita ada masalah," ujar dia, saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, dikutip Senin (29/1/2024).

Maka dari itu, dia menegaskan jika dirinya terpilih sebagai presiden maka akan didorong perubahan dengan mengembalikan rasa aman dalam menyampaikan pendapat.

"Itu sebabnya kita mendorong perubahan untuk mengembalikan agar ada rasa aman, rasa tenang, bebas dari perasaan dari rasa diintimidasi, bebas dari rasa takut, negeri ini membutuhkan orang merasakan suasana tenang teduh bebas rasa takut," katanya.

"Oleh karena itu kami berkomitmen ketika kami mendapatkan kewenangan maka suasana bebas rasa takut itu akan diciptakan," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) untuk periode Januari 2024. 

Alasannya, adanya sejumlah temuan anomali masyarakat di sejumlah daerah, khususnya survei tingkat provinsi di wilayah Jawa Timur (Jatim). 

“Saya memutuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa karena saya takut menyesatkan publik,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto yang dikutip Jumat, 26 Januari 2024

Karena dari hasil survei menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023 ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur. 

Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%. 

“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya. 

Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. 

Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah. 

“Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia. (agr/muu)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Gunung Semeru yang menjulang setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. 
Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.

Trending

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Gunung Semeru yang menjulang setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. 
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Selengkapnya

Viral