Kemarin UGM, Kini UII Yogyakarta Keluarkan Pernyataan Sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'

Jakarta, tvOnenews.com - Setelah kemarin sivitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) mengeluarkan 'Petisi Bulaksumur', hari ini Universitas Islam Indonesia (UII) yogyakarta juga akan membacakan pernyataan sikap mengenai kondisi kenegaraan.

Dalam undangan terbuka yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp, pernyataan sikap tersebut terkait dengan Indonesia Darurat Kenegarawanan.

Para dosen dan mahasiswa akan bertemu pada hari ini, Kamis (1/2/2024), di kampus terpadu UII.

Sebelumnya, pada Rabu kemarin Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo yang juga tercatat sebagai alumni perguruan tinggi negeri itu.

Para akademisi UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024) sore mengeluarkan 'Petisi Bulaksumur' untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah keluar jalur.

Profesor Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM membacakan Petisi Bulaksumur di atas mimbar ditemani para guru besar UGM. Dalam petisi tersebut, Koentjoro juga menyanyikan Himne Gadjah Mada dengan mengutip lirik 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.'

Baca Juga

Gibran Rakabuming Raka Sebut Jusuf Kalla Mentor, Analis UI: Langkah Dewasa yang Jarang Terjadi

Sivitas akademika yang ada pun ikut dalam lantunan nada. Koentjoro meminta Presiden Jokowi sebagai alumni UGM untuk selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwaklan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ungkap Koentjoro, seperti dikutip KRJogja.

Dalam petisi, Koentjoro juga mengungkap bahwa sivitas UGM Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan perbentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.