Mantan Kasad Dudung Abdurachman Sampaikan Pesan untuk Tokoh Politik yang Kerap Sebut TNI-Polri Tidak Netral, Begini Katanya

Bandung, tvOnenews.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman meminta tokoh politik yang bicara dugaan ketidaknetralan TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 untuk lebih bijak dalam berkomentar.

"Saya berpesan kepada tokoh politik di dalam menyampaikan statement ya lebih bijak. Jadi kalau mendapat informasi tentang ketidaknetralan harus dicerna secara holistik, integral dan komprehensif," kata Dudung, Rabu (7/2/2024).

Dudung menilai dugaan ketidaknetralan yang disampaikan ke media massa menjadi seolah-olah benar. 

"Hal itu berpotensi membuat masyarakat bisa saling berselisih," ujar dia.

Usai disinggung Ketua Umum PDIP Megawati soal TNI dan Polri diduga tidak netral di Pemilu 2024, Dudung pun menyinggung Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga harus netral.

"Saya pun menyampaikan TNI dan Polri, komponen lain seperti BIN harus netral. Saya percaya kepada Jenderal (Purn) Budi Gunawan netral," kata dia.

Baca Juga

DPR Soal Pemerintah Buka Peluang Suku Dayak Bisa Daftar TNI: Semua Warga Negara Punya Hak

Meskipun ia saat ini sudah Purnawirawan, Dudung meyakini pimpinan TNI dan Polri telah menekankan ke jajaran untuk bersikap netral dalam pemilu tahun 2024 ini.

"Saya punya keyakinan Panglima TNI dan Kapolri sudah memberikan penekanan yang keras ke bawahan bahwa netralitas segala-galanya. Harga mati," kata Dudung.

Bahkan, Dudung mengingatkan agar TNI dan Polri aktif tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sebab, TNI dan Polri adalah penjaga keamanan selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. 

"Jangan sampai TNI Polri memihak salah satu paslon meski ada paslon dari TNI (Purn) tapi TNI dan Polri harus netral. Mereka penjaga saat pemilu apabila terjadi sesuatu. Harus netral," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati menyebut TNI dan Polri tidak netral ketika berpidato dalam kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud di Stadion GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). 

Dia menyebut TNI dan Polri telah mengintimidasi rakyat terkait pemilu.

"Ingat hei polisi! Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara! Jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian. Ingat!," kata Megawati. (cep/nsi)