Konsultan Politik Ini Siap Perangi Rezim Jokowi: Presiden Bablas dan Semena-mena

Jakarta, tvOnenews.com - Konsultan Politik, Eep Saefulloh Fatah mengaku akan memerangi rezim Presiden Jokowi hingga yang bersangkutan melepas jabatannya sebagai presiden.

Hal ini disampaikan oleh Eep, dalam kegiatan Laporan Publik ke-1 Warga Jaga Suara, yakni sebuah aplikasi yang menaungi laporan warga terkait kecurangan selama masa pencoblosan.

"Saya tegaskan, deklarasikan, satu hal yang saat ini saya perjuangkan. Saya tidak punya kepentingan memenangkan Ganjar, saya tidak punya kepentingan memenangkan Anies, kepentingan saya adalah mengalahkan Jokowi," ujarnya, di Pulau Dua Restoran, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).

Oleh karena itu, selaku Penggagas aplikasi Warga Jaga Suara, Eep menilai apa yang telah dilakukan Jokowi dalam gelaran Pemilu 2024 ini telah kebablasan.

"Menurut saya, kekuasaan presiden sudah sangat bablas dan semena-mena dan tidak boleh kita biarkan itu, karena kalau kita biarkan itu maka siapa pun presiden di Indonesia akan bisa melakukan hal yang serupa, itu lah alasan-alasannya," kata dia.

Baca Juga

Polda Metro Jaya 'Jemput Bola' ke Solo Periksa Jokowi, Kasus Ijazah Palsu Segera Tuntas?

Diketahui, aplikasi Warga Jaga Suara ini digagas pada 15 Januari 2023, kemudian secara tidak sengaja Eep bertemu dengan salah satu pentolan aplikasi tersebut pada 19 Januari.

Tidak lama dari itu, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2024, aplikasi Warga Jaga Suara tuntas dikerjakan. Lalu warga dapat mendownload aplikasi itu pada tanggal 25 Januari 2024.

Diketahui orang yang sudah mendownload aplikasi ini menyentuh di angka 120.000 pengguna. Namun bagi Eep, angka ini masih jauh dari target.

"Jumlah pengunduh aplikasi Warga Jaga Suara sudah mencapai 120.000 orang, masih jauh dari target dikarenakan kami sangat ingin untuk bisa memenuhi 823.220 TPS seluruh Indonesia," papar dia.

"Sehingga dengan begitu maka Warga Jaga Suara itu akan menjadi penghitung cepat yang berjalan bersamaan dengan hitung cepat yang resmi dilakukan oleh KPU," sambungnya.

Namun, Eep menegaskan hal ini bukan upaya untuk menggantikan KPU. Hanya saja melibatkan seluruh pemilih untuk bekerja sama menjaga suara mereka, mengawasi oknum-oknum praktik kecurangan.(agr/lkf)