Kritik Akademisi ke Jokowi Makin Masif, Pakar Hukum Sebut Siasat Ganggu Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah akademisi makin masif mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap tak netral pada Pilpres 2024. Ada siasat yang diduga digulirkan untuk menganggu Paslon 02 Prabowo-Gibran pada kontestasi mendatang.

Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof Andi Asrun mengatakan, kritik kampus terhadap Presiden Jokowi sudah terbantahkan ketika menyatakan tidak ikut kampanye.

"Menurut saya ketika Pak Jokowi katakan, 'Saya tidak kampanye,' maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, selesai tudingan bahwa Jokowi memihak, pemerintah tidak netral," kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema 'Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus' di Jakarta, Jumat (9/2/2024). 

Andi menjelaskan sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para sivitas akademika. 

Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi. 

"Kalau masih gerakan berlanjut, dugaan saya bahwa gerakan kritik terhadap pemerintah ini adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," jelasnya.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menuturkan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias. 

Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. 

Sebab, menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu salah satu paslon.

"Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa itu aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," ujar Fahri.

"Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden strict mengatakan tidak akan berkampanye, presiden strict mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, Abdul Chair Ramadhan menilai, petisi kritik dari para sivitas kampus yang ditujukan kepada Presiden Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.