INI Profil Zainal Arifin Mochtar Pemeran Film Dirty Vote: Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024
- Instagram @zainalarifinmochtar
Jakarta, tvOnenews.com - Profil Zainal Arifin Mochtar pemeran film dokumenter Dirty Vote: Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024.
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus aktivis Zainal Arifin Mochtar terlibat dalam pembuatan film dokumenter Dirty Vote.
Film Dirty Vote ramai jadi perbincangan publik setelah diunggah pada Minggu (11/2/2024).
Film dokumenter ini mengambil sudut pandang dari tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap kecurangan pemilihan umum (Pemilu).
Dikutip dari kanal YouTube resminya film tersebut mengisahkan tentang sebuah skema kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.
Dokumenter ini dipresentasikan oleh tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Mereka secara terperinci menjelaskan setiap peristiwa yang terjadi, disertai dengan fakta, data, bukti dan penjelasan hukum terkait setiap tindakan kecurangan yang terjadi menjelang Pemilu 2024.
Film ini juga menjelaskan dengan detail bagaimana pejabat negara memanfaatkan fasilitas dan wewenang pemerintah untuk mendukung kampanye dalam Pemilu 2024.
Lalu bagaimanakah latar belakang Zainal Arifin Mochtar yang menjadi pengisi film Dirty Vote tersebut?
Melansir dari laman Komite Pengawas Perpajakan pada Senin (12/2/2024), Zainal Arifin Mochtar, lahir di Makassar pada 8 desember 1978. Ia adalah seorang dosen, akademisi dan pakar hukum tata negara.
Berhasil menyelesaikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2003 dan melanjutkan S2 nya di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat serta mendapatkan gelar Master of Law di tahun 2006.
Zainal Arifin menuntaskan program kursus Summer School Administrative Law, UGM-Maastricht University Belanda 2006, serta Summer School American Legal System di Georgetown Law School, Washington, Amerika Serikat.
Beliau juga langsung melanjutkan dan menamatkan S3 Ilmu Hukum di UGM tahun 2012.
Pada 2014 ia menjadi dosen Hukum Tata Negara UGM serta aktif di berbagai kegiatan antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM.
Ia termasuk akademisi yang berani mengkritik pemerintah terutama permasalahan korupsi dan oligarki. Dia menjadi Anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Zainal juga, telah menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2015 hingga 2017 serta sebagai Anggota Komisaris PT Pertamina EP dari tahun 2016-2019.
Pada 2022, dilantik sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Kemudian, pada tahun 2023, dipilih sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023 hingga 2026.
Dikutip dari berbagai sumber Zainal Arifin juga beberapa kali tampil di acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan tvOne, serta pernah dipercaya menjadi moderator dalam debat Capres dan Cawapres pada 2014 lalu.(mg1/muu)
Load more