Jusuf Kalla Beri Pesan Menohok ke Kubu Prabowo-Gibran : Tak Perlu Khawatir Hadapi Wacana Hak Angket DPR RI!

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus senior, Jusuf Kalla (JK) memberi pesan menohok kepada Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam menghadapi wacana hak angket DPR RI untuk upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 berpendapat kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan unggul sementara dari hasil rekapitulasi suara versi KPU RI dan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei di Pilpres 2024 tak perlu khawatir dalam menghadapi wacana hak angket DPR RI tersebut. 

"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," kata JK dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). 

Di sisi lain, Politikus senior itu mendukung penuh realisasi hak angket dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan yang terjadi pada kontestasi Pemilu 224 ini. 

Pasalnya, ia menilai realisasi hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat. 

Sebab, kata JK, dengan adanya hak angket dapat menjadi moment bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan Pemilu baru-baru ini. 

Baca Juga

Budi Arie: Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," kata JK dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). 

Sebelumnya wacana, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar - Mahfud berencana mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Jokowi. 

Bahkan, Ganjar turut mengajak partai politik koalisi Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin ikut andil dalam mengajukan hak angket ke DPR RI. 

Sebab, kata Ganjar, kubunya tak dapat sendirian dalam mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Eks Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku kubunya akan membuka komunikasi ke koalisi Anies-Muhaimin dalam upaya merealisasikan hak angket tersebut. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024). (raa)