Buat Gaduh Publik Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Politisi Senior PKB Tolak Ihwal Hak Angket DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Publik belakangan dihebohkan dengan wacana penggunaan hak angket DPR RI dalam upaya pengusutan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Tak ketinggalan, politisi senior PKB, Lukman Edy turut menyorot derasnya realisasi ihwal wacana hak angket DPR RI pada perhelatan Pemilu 2024 ini. 

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB ini mengatakan wacana penggunaan hak angket DPR RI telah menimbulkan kegaduhan publik pasca pencoblosan Pemilu 2024. 

"Karena hak angket sekarang, misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja. Gaduh saja politik jagad nusantara ini," kata Lukman saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024). 

Lukman menjelaskan wacana hak angket yang dikomandoi kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud berdampak terhadap kegaduhan publik saat ini. 

Ditambah, kubu Ganjar-Mahfud turut serta mengajak pihak Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dalam mewujudkan hak angket DPR RI dalam upaya menolak hasil Pemilu 2024 ini. 

Baca Juga

GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen pada Pemilu

"Saya ingin mengatakan bahwa hak angket yang didorong oleh Pak Ganjar Pranowo kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh tiga fraksi ini termasuk PKB sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung, itu sia-sia, pekerjaan sia-sia," ungkapnya. 

Sebelumnya, kubu Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar - Mahfud berencana mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan Jokowi. 

Bahkan, Ganjar turut mengajak partai politik koalisi Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin ikut andil dalam mengajukan hak angket ke DPR RI. 

Sebab, kata Ganjar, kubunya tak dapat sendirian dalam mengajukan hak angket ke DPR RI dalam upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan Pemilu 2024. 

Eks Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku kubunya akan membuka komunikasi ke koalisi Anies-Muhaimin dalam upaya merealisasikan hak angket tersebut. 

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024). (raa)