GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

LPSK Terima Surat Permohonan Perlindungan Korban Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila

Lembaga Perlindungan Saksi, dan Korban (LPSK) mengkonfirmasi adanya surat permohonan perlindungan yang diajukan korban terduga aksi pecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila.
Minggu, 25 Februari 2024 - 19:16 WIB
Gedung LPSK
Sumber :
  • LPSK.go.id

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Perlindungan Saksi, dan Korban (LPSK) mengkonfirmasi adanya surat permohonan perlindungan yang diajukan korban terduga aksi pecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila. 

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi mengatakan pihaknya menerima surat permohonan perlindungan hanya dari satu korban dugaan aksi pelecehan tersebut. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya pengajuan surat permohonan tersebut dilayangkan oleh korban dugaan pelecehan seksual itu dengan inisial RZ. 

"Sudah ada, baru siang ini permohonannya masuk dari satu org korban," ungkap Edwin saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Minggu (25/2/2024). 

Edwin mengaku pihaknya masih mempelajari surat permohonan perlindungan yang diajukan korban dugaan pelecehan seksual tersebut.

Menurutnya LPSK akan memintai keterangan korban dugaan pelecehan seksual itu sebelum mengambil keputusan terkait surat permohonan yang diajukan. 

"Kami akan ambil keterangan dari korban, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami kronologi, proses hukum, dan kondisi korbannya," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, oknum rektor Universitas Pancasila (UP), Jakarta berinisial ETH dipolisikan usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap pegawai wanitanya. 

Bahkan, terdapat laporan polisi terhadap oknum rektor tersebut terkait dugaan aksi pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Pancasila (UP). 

Satu laporan tersebut dilayangkan korban wanita  berinsial RZ di Polda Metro Jaya dan telah teregister dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDAMETROJAYA pada tanggal 12 Januari 2024 dengan terlapor ETH. 

Sementara korban lainnya yakni wanita berinsial DF melaporkan aksi dugaan pelecehan seksual itu ke Bareskrim Polri dan telah teregister dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/BARESKRIMPOLRI pada tanggal 29 Januari 2024. 

"LP (Laporan Polisi) ada 2 korban, 1 LP di Mabes, 1 di Polda kasus sama 2 pelapor dengan 1 terlapor orang yang sama. 2 korban membuat LP sblm punya kuasa hukum, saya menjadi kuasa hukum mereka tanggal 31 Januari (2024)," kata kuasa hukum kedua korban, Amanda Manthovani kepada awak media saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (23/2/2024). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di sisi lain, pihak Universitas Pancasila buka suara adanya laporan polisi terkait dugaan aksi pelecehan seksual oleh oknum rektor terhadap dua pegawai wanita. 

"Iya, kami sudah mendengar mengenai adanya pelaporan tersebut, kami juga mencermati pemberitaan yang muncul di media," kata Kabiro Universitas Pancasila, Putri Langka saat dikonfirmasi tvOnenews.com, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). 

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral