Majelis Kehormatan PPP sebut Tak Perlu Adanya Hak Angket, Adian: Terus Kita Milih Diam Gitu?

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus PDIP Adian Napitupulu menanggapi Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur yang menyebut tidak perlu adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tak hanya itu, ia juga meyakini hak angket tidak akan menimbulkan perpecahan.

"Nggak juga (rawan perpecahan) ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya, dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya," beber Adian di TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Selain itu, Adian menuturkan banyak mendengar cerita terkait dugaan kecurangan-kecurangan yang ada di tempat pemungutan suara (TPS). 

Maka, Adian menila, hak angket dapat digunakan sebagai hak konstitusional DPR.

"Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya komunikasinya sudah dibangun dalam kerjasama antarpartai," pungkasnya.

Adian meyakini jika PPP akan mendukung langkah untuk mengajukan hak angket. Dia pun optimis kuota untuk hak angket akan terpenuhi.

Baca Juga

Partai Gelora Dorong Parliamentary Threshold 0 Persen dan Penyederhanaan Administrasi Pemilu 2029

"Kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian orang sedang menghitung perolehan suaranya di Pileg. Tetapi semuanya mendukung," bebernya.

"Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita memilih untuk berdiam diri gitu? Nggak ada," sambung dia.

Di sisi lain, Adian sampaikan, KPU, Bawaslu dan pemerintah menjadi bagian dari objek hak angket tersebut. Sebab, kata dia, KPU dan Bawaslu merupakan bagian dari lembaga negara.

"Ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara, hak angket ini bisa menyentuh siapapun selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara," ungkapnya.

Sementara itu, Adian juga menanggapi terkait permintaan kubu pasangan calon 1 yang menginginkan adanya nota kesepahaman dalam hak angket tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai politik.

"Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan, dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya," pungkasnya.