Daya Tawar Jokowi Begitu Besar Jika Berlabuh ke Golkar, PDIP Mesti Siap-siap Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Berani Ganti Ketum Megawati Soekarnoputri

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Catur Nugroho menilai daya tawar Presiden Jokowi berlabuh ke Golkar cukup berpengaruh besar terhadap posisi PDIP pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diakatakan Catur Nugroho merespons isu kepindahan Jokowi dari PDIP ke Golkar yang kembali santer menjadi sorotan publik.

Menurut dia, PDIP mesti bersiap jika benar menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, dia mengatakan PDIP seharusnya memiliki daya juang lebih bersama rakyat.

"PDI-P harus bisa menjadi partai oposisi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia, misalny terkait isu krisis pangan dan BBM," kata Catur Nugroho kepada tvOnenews.com, Selasa (5/3/2024).

Catur menuturkan jika menjadi partai di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP masih memiliki kesempatan mendapat dukungan dari masyarakat semisal Jokowi berlabuh ke Golkar.

Posisi PDIP tidak serta-merta redup dengan isu kepindahan Jokowi ke Golkar. Namun, mesti ada pembenahan ekstra yang perlu dilakukan PDIP.

Baca Juga

Waketum Golkar Minta Polemik Misbakhun Dilihat Berdasarkan Fakta

"PDI-P harus benar-benar berani untuk menjadi kekuatan penyeimbang seandainya Prabowo-Gibran nanti yang berada di posisi pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, Catur menilai PDIP memiliki kelemahan soal kaderisasi yang belum maksimal terkait peremajaan di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Dia mengatakan jika terus bergatung kepada Megawati Soekarnoputri, PDIP bisa kehilangan pendukungnya pada Pemilu 2029.

"PDI-P juga harus bisa berbenah dalam hal kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan politik dengan melakukan perombakan struktur partai dan di isi anak-anak muda, termasuk dalam hal ini berani untuk mengangkat Ketum baru menggantikan Megawati," ujar dia.

"Jika PDI-P msh terus bergantung kepada sosok Megawati,  dalam kontestasi politik 2029 nanti harus siap-siap untuk ditinggalkan konstituennya," imbuhnya.(lpk)