Heru Budi Klaim KJMU Sudah Diberikan Sesuai Sasaran: Punya Mobil Masa Kita Berikan Bantuan?

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim sudah memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sesuai sasaran.

Menurutnya bantuan KJMU itu telah disalurkan untuk masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu.

Pihaknya mengacu kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). 

Menurut Heru data tersebut telah melalui proses penyesuaian sejak November-Desember 2023. 

^{Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). (KJP Jakarta)}

"Yang penting Pemda DKI memberikan bantuan ini ke tepat sasaran. Sehingga data dasarnya ada di DTKS," ujar Heru kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Baca Juga

Karena Kebijakan Nasional, Pramono Sebut DKI Tak Dapat Ubah Ketentuan Desil Bansos

Selain itu, Pemprov DKI juga menyelaraskan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) DKI. Sehingga, lanjut dia, KJMU dipastikan tidak diterima oleh masyarakat yang mampu. 

"Dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yang mampu masa kita berikan bantuan? Padahal dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memang layak secara data," katanya.  

Di sisi lain, Heru Budi juga mengatakan bahwa mahasiswa yang telah mendapatkan KJMU, tak akan diberhentikan atau dicabut hingga akhir masa pendidikan. 

"Kalau yang sudah berjalan tidak ada yang distop," ujar Heru. 

Data Diintegrasikan Heru juga menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta dapat mengintegrasikan data-data aset ke Bappenda, seperti diintegrasikan dengan data aset berupa kepemilikan kendaraan. 

"Jadi begini, di DKI Jakarta itu bisa di-link-kan. Dengan data di Bappenda, data kendaraan, data rumah, data aset, link," katanya. 

KJMU diperuntukkan kepada mahasiswa tidak mampu. Namun, kata dia, apabila data aset terbukti memiliki harta seperti kendaraan, maka KJMU tidak dapat membantu membiayai pendidikan. 

"KJMU itu bagi masyarakat yang memang tidak mampu untuk dia kuliah kita berikan. Tapi kalau data yang kita link-kan dengan data pajak, data kendaraan, dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yang mampu, masa kita berikan bantuan?," tegas Heru. 

Heru mengatakan Pemprov DKI memiliki dana yang terbatas, sehingga dialokasikan ke bantuan lainnya. Ia juga menyebut dana Pemprov DKI Jakarta yang terbatas dapat dialokasikan ke bantuan yang lainnya.