Kemenhan Beli Produk Dalam Negeri Habiskan Biaya Rp2,24 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli produk dalam negeri pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali, dengan menghabiskan biaya Rp2,24 triliun.

“Kontrak antara  Kemenhan dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp9 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (7/32024).

Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi (UO) Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp335 miliar.

Selain itu, kontrak Baranahan Kemenhan dengan BUMN PT Pindad sebesar Rp1,90 triliun.

Menperin Agus Gumiwang menyatakan kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu, yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Baca Juga

BP BUMN Salurkan Tali Asih Kepada Keluarga Jurnalis-ABK Arupadatu I

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Adapun total realisasi selama pelaksanaan pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp181 triliun.

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp66,74 triliun.

Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp1.148,25 triliun dibandingkan 2023 mencapai Rp1.157 triliun.(ant/lkf)