Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah merespons rencana kubu Ganjar-Mahfud yang akan menghadirkan salah satu Kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mardiansyah menegaskan bahwa sejak awal menjelang Pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Polri beserta keluarga besarnya menjaga netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Bahkan Kapolri pun mengeluarkan surat instruksi secara resmi untuk menjaga Polri agar tetap Netral.
“Seperti yang kita saksikan bersama, Pemilu berjalan dengan baik, lancar dan damai bahkan tidak terdengar kecurangan yang diduga melibatkan anggota Polri seperti yang terjadi seperti di Pemilu sebelumnya,” tegas Mardiansyah.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya meyakini bahwa adanya informasi terkait perkara Pemilu di MK yang akan menghadirkan saksi seorang Kapolda sangat diragukan kebenarannya.
“Betul telah disampaikan oleh Tim Ganjar Mahfud tapi saya ragu Kapolda benar akan hadir sebagai saksi dalam sidang MK karena tidak ada indikasi yang kuat kalau Polri tidak netral," kata Mardiansyah.
"Justru yang kita ketahui bersama, dalam institusi Badan Intelijen Negara (BIN) dimana terungkap ada Kabinda yang mengeluarkan surat bermakna arahan untuk memerikan dukungan terhadap paslon tertentu,” sambungnya.
Mardiansyah turut mengimbau kepada para pihak untuk tak selalu menyebar narasi instansi Polri yang tak netral pada perhelatan Pemilu 2024.
Dirinya juga sangat yakin sekali Jenderal Listyo Sigit sangat teguh menjaga institusi Polri tetap netral tidak berpihak pada kelompok politik manapun dalam pemilu 2024 beberapa waktu yang lalu.
“Saya bingung juga kenapa Polri terus yang disudutkan padahal faktanya BIN kuat sekali indikasinya memihak dalam pemilu ini tapi tidak pernah dipersoalkan dan saya menduga statemen terkait akan adanya Kapolda yang bersaksi di MK hanya bluffing saja tapi kalo benar datang ya kita dengarkan apa yang ingin disampaikan karena sebenarnya secara institusi justru Kapolda yang bertanggung jawab jika terjadi kecurangan atau ketidaknetralan di wilayahnya,” ungkap Mardiansyah.
“Jadi agak aneh dan janggal ya semoga saja bukan konspirasi yang sengaja untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Polri secara Institusi karena itu sangat tidak baik dimana masyarakat masih sangat membutuhkan Polri dan faktanya sampai saat ini mayoritas Masyarakat masih sangat percaya serta puas pada kinerja Polri yang tentu juga dengan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri,” pungkasnya. (raa)
Load more