Baleg DPR Setujui Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui rumusan baru draft RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang memuat ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas saat rapat panitia kerja (panja) tentang Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ.

“Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh presiden Republik Indonesia, oke?” kata Supratman sambil mengetuk palu di ruang rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

“Jadi artinya dia (presiden) mau kasih ke wakil presidennya, mau kasih ke siapa (terserah),” tambah dia.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan ketentuan lebih lanjut terkait penunjukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan itu diatur dalam peraturan presiden. Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden (Keppres),” ungkap Supratman.

Baca Juga

Undang-Undang Penyiaran Perlu Segera Diperbarui, DPR Tegaskan Regulasi Harus Adaptif di Era Digital

Adapun rumusan baru itu menganulir rumusan lama yang memuat bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden. Hal itu tertuang dalam DIM 523 ayat (3) draft RUU DKJ.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah sudah menyusun draft RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan membahasnya sejak April 2022.

Dalam draft tersebut, pemerintah sepakat bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden.

Tito menjelaskan kawasan agromerasi itu tidak bisa ditangani hanya dengan satu menteri. Sebab, akan menyelesaikan masalah yang kompleks, utamanya harmonasi program perencanaan dan evaluasi secara reguler.

“Kalau bicara menyelesaikan masalah kompleks lintas menko yaitu presiden dan wakil presiden (wapres). Kita melihat itu bahwa presiden memiliki tanggung jawab nasional yang luas sekali, maka perlu lebih spesifik ditangani wapres,” ujarnya.

Dia menyebut konsep ini mirip seperti di Papua yaitu dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua dengan tugas yang sama, yaitu harmonisasi program pemerintah daerah.

“Jadi semua berjalan hampir dua tahun dipimpin wapres karena memang Papua memerlukan harmonisasi,” tutup Tito. (saa/iwh)