Pembangunan Jalan Tol Akses Ibukota Negara Tunggu UU IKN

Bekasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengungkapkan pembangunan Ibukota Negara (IKN), termasuk Jalan Tol Akses IKN menunggu Undang-undang IKN yang Rancangan Undang-Undangnya sedang dibahas di DPR RI.

"Kita tunggu Undang-Undang IKN-nya, kendati demikian kita lakukan persiapan. Sekarang kita melakukan persiapan, kalau UU IKN itu jadi sehingga kita bisa bergerak," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/12/2021).
Hedy menambahkan bahwa Satgas IKN yang dibentuk oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencakup seluruh sektor pembangunan di IKN, mulai dari Sumber Daya Air hingga Jalan.

"Kalau UU IKN disahkan kita langsung menjalankan pembangunan IKN, di mana pertama-tama kita harus menyiapkan jalur logistik konstruksi sehingga proses pembangunan menjadi mudah, kalau tidak akan sulit untuk mengangkut material konstruksi," katanya.

Kemudian terkait konektivitas, lanjut dia, jalan tolnya di IKN akan disiapkan.

"Terkait masterplannya sudah disiapkan, sekarang kita bicara di detail plan dan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED)," kata Hedy.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 menetapkan 30 nama anggota DPR RI sebagai panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga

Kepala Otorita IKN: Progres Pembangunan Gedung MK dan KY Capai 12,41 Persen

Adapun komposisi anggota Pansus RUU IKN yakni Fraksi PDI Perjuangan tujuh orang, yakni Junimart Girsang (wakil ketua), T.B. Hasanuddin, Bob Andika Mamana Sitepu, Arif Wibowo, Andreas Eddy Susetyo, Ichsan Soelistio dan Safaruddin.

Fraksi Partai Golkar empat orang yakni Ahmad Doli Kurnia (ketua), Zulfikar Sadikin, Sarmuji dan Hamka B. Kady. Fraksi Partai Gerindra tiga orang, yakni Sugiono (wakil ketua), Kamrussamad dan Budisatrio Djiwandono.

Fraksi Partai Nasdem tiga orang, yakni Saan Mustopa (wakil ketua), Willy Aditya dan Syarief Abdullah Alkadrie. Fraksi Partai PKB tiga orang yakni Yanuar Prihatin, Fathan dan Moh. Rano Al Fath.

Fraksi Partai Demokrat tiga orang, yakni Muslim, Hinca Panjaitan dan Sartono. Fraksi Partai PKS tiga orang yakni Suryadi Jaya Purnama, Ecky Awal Muncharam dan Hamid Noor Yasin.

Fraksi Partai PAN dua orang yakni Guspardi Gaus dan Andi Yuliani Paris. Fraksi PPP dua orang yakni Achmad Baidowi dan Nurhayati.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah menerima surat dari pimpinan mahkamah kehormatan dewan yang mengingatkan agar pansus RUU tentang IKN menyesuaikan dengan UU Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 157 ayat (2) dan pasal 158 ayah (2) dan peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (2). (ant/prs)