Dewan Pers Kecam Keras Penganiayaan Jurnalis oleh Tiga Oknum Anggota TNI AL di Halmahera Selatan

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pers mengecam keras peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh tiga oknum anggota TNI AL terhadap Sukandi Ali, wartawan Halmahera Selatan, Maluku Utara. 

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan dengan tegas Dewan Pers mememberikan pengawalan dan dukungan penuh kepada korban juga keluarganya untuk mendapatkan hak atas kebenaran, pemulihan dan keadilan.

“Kami melakukan komunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut untuk memastikan pemenuhan hal perlindungan kepada korban. Jadi jangan sampai setelah ada peristiwa ini, kemudian ada bentuk-bentuk intimidasi dan kekerasan lanjutan kepada wartawan maupun keluarganya bahkan upaya-upaya penandatanganan perdamaian pada korban,” jelas Ninik dalam Jumpa Pers di Gedung Dewan Pers, Senin (1/4/2024).

Selain itu, Dewan Pers turut memastikan bahwa korban harus mendapatkan jaminan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik dan juga meminta kepada Pimpinan TNI AL untuk memastikan proses hukum sebagai upaya pengungkapan kebenaran terhadap pelaku dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Ninik memberikan apresiasi kepada semua pihak yang memberikan dukungan untuk korban, sekecil apapun termasuk dari institusi TNI AL dan masyarakat umum. 

Baca Juga

Sidang Perdana Kasus Daycare Little Aresha Digelar Pekan Depan, 5 Hakim Siap Adili 13 Terdakwa

Selain itu, Ninik juga menyampaikan bahwa butuh dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa apapun bentuk keberatan terhadap pemberitaan, harus diselesaikan secara etik. 

“Ada hak jawab yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang keberatan terhadap pemberitaan. Selain itu, jika ada indikasi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wartawan, silakan melalui proses hukum yang berlaku, bukan melakukan tindakan intimidasi kekerasan baik pada wartawan maupun keluarganya,” tegas Ninik.

Sementara, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Arif Zulkifli menyampaikan bahwa Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tindak kekerasan tersebut. 

Menurutnya, wartawan bekerja dalam perlindungan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Wartawan bekerja sesuai dengan mandat konstitusi untuk memenuhi hak publik untuk tahu. 

Di dalam negara demokrasi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dan publik sebagai pembayar pajak berhak untuk tahu apapun menyangkut kepentingan mereka sebagai publik. 

“Kami menganggap ini adalah sebuah tindakan yang patut dikecam karena bukan sekedar ancam wartawan secara pribadi tapi juga mengancam kerja jurnalistik yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Arif.