AHY Geber Investasi dari Kepastian Hukum dan Tumbangkan Mafia Tanah: Saya Ingin Satgas Kerja Efektif

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, kepastian hukum soal tanah dapat membantu dorongan investasi hingga dirinya ingin memberantas polemik yang terjadi akibat adanya mafia tanah di Indonesia.

Persoalan tanah di Indonesia dianggap oleh AHY sebagai hal yang mendasar dari berbagai aspek. Karena itu kepastian hukum soal pertanahan sebagai bentuk upaya dalam terus menarik investasi.

"Karena tanah itu mendasar, semua tinggal di atas tanah. Jadi kalau ada masalah di urusan tanah tersebut, tentu semuanya akan mengadukan nasibnya," ucap AHY di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Sudah 100 hari menjadi Menteri ATR/BPN, AHY ingin permasalahan yang terjadi soal tanah bisa diselesaikan oleh pemerintah dengan baik.

Ia menerima berbagai laporan bahwa permasalahan tanah di Indonesia menjadi tumpang tindih. Apalagi kehadiran mafia tanah yang dapat mengganggu menjauhkan investasi di bidang pertanahan.

Baca Juga

8 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Pengurusan HGB Summarecon, Ada Fahd A Rafiq Hingga Dirjen Lampri

"Berdasarkan laporan dan juga pengaduan yang kami dapatkan, ini ragamnya dari mulai terkait dengan over-mapping tumpang tindih tanah, termasuk yang dilakukan oleh mafia tanah. Hingga masalah tata ruang wilayah yang harus disusun dengan rapi, dengan baik, melibatkan berbagai stakeholders," jelasnya.

Untuk catatan data yang dilakukan pihaknya, bahwa ada 15 kota yang sudah memiliki status Kota Lengkap yang diberikan oleh wilayah terkait keseluruhan bidang tanahnya memiliki kelengkapan data dari segi hukum dan terpetakan dengan baik.

Perihal tentang pemberantasan mafia tanah, suami dari Annisa Pohan itu membutuhkan pembentukan kerja sama lintas sektoral. Sebab, persoalan tanah dianggap dirinya sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek.

Aspek tanah yang diliputi seperti laut, hutan hingga pantai yang pastinya di antara aspek tersebut terdapat adanya mafia tanah yang harus ditangani permasalahannya dengan pemerintah secepatnya.

"Tentu tidak mungkin ATR/BPN bekerja sendirian. Kita harus mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman di Kejaksaan, termasuk teman-teman di Kepolisian, belum lagi pemerintah daerah. Ini sebagai bukti bahwa urusan yang kompleks harus dihadapi melalui sinergi dan kolaborasi yang baik," beber AHY di Jakarta.