5 Poin Sikap PDIP terkait Hasil Putusan MK soal Penolakan Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan lima poin sikap dalam merespons hasil putusan MK yang telah dibacakan terkait penolakan gugatan sengketa Pilpres 2024 dari kubu 01 Anies-Muhaimin dan kubu 03 Ganjar-Mahfud, Senin (22/4/2024).

Membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan MK seharusnya berdasarkan pada pertimbangan hukum yang jernih dan hati nurani.

"Bahwa keputusan hakim MK seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jernih berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Hasto kemudian membacakan poin pertama atas sikap PDIP terhadap hasil putusan sengketa Pilpres 2024.

Yakni PDIP menganggap MK tidak membuka ruang terhadap keadilan dan melupakan kaidah etika dan moral.

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi kepada tiga hakim MK yang memberikan dissenting opinion.

Baca Juga

DPR RI Minta Pemerintah Dorong Kemitraan Petani Lokal Dalam Program Swasembada Gula Nasional

"Jadi, kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres," jelas Hasto.

5 Poin Sikap PDIP terhadap Hasil Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

1. PDI Perjuangan menilai, bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Othoritarian Populism melalui penyalahgunaan kekuasaan.

2. PDI Perjuangan menilai, bahwa demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global. 

3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 secara TSM, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu presiden 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya.