Hardiknas, Haedar Nashir Soroti Pendidikan Nasional Belum Setara dengan Negara Lain

Jakarta, tvonenews.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menggarisbawahi tantangan mendalam yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia ke depan di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kamis (2/5/2024).

Dalam pernyataannya dalam rangka Hardiknas, ia menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.

Haedar juga mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat daya saing bangsa juga masih berada di bawah rata-rata.

Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," ujar Haedar dalam Hari Pendidikan Nasional pada Kamis (2/5/2024).

Ia menekankan bahwa tugas para perumus kebijakan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan.

Baca Juga

Lebih dari 1.200 Orang Mahasiswa UAD Diwisuda, Haedar Nashir: Wisuda Harus Menjadi Perekat Relasi

Menurut Haedar, proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

Haedar menegaskan, pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu.

Pada kesempatan yang sama, Haedar Nashir menyoroti peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan.

Ia menekankan bahwa lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

“Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional,” tegas Haedar.

Menurutnya, dalam persaingan antara pendidikan negeri dan swasta, terutama yang berbasis keagamaan dan masyarakat yang non-profit, haruslah dilihat sebagai potensi untuk membangun pendidikan Indonesia secara bersama-sama.

Haedar menekankan bahwa mempertentangkan kedua sektor tersebut hanya akan menghambat upaya pembangunan pendidikan secara holistik.

Pernyataan Haedar Nashir ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

"Hanya dengan bekerja secara bersama-sama, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata, serta mendorong kemajuan pendidikan untuk generasi mendatang," katanya. (rpi/iwh)