Bahlil: Target Indonesia Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah telah merencanakan akan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham menjadi 61 persen milik Indonesia.  

Hal itu disampaikan Bahlil ketika menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang akan habis pada 2041 saat mengisi kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5/2024).

“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

Bahlil menargetkan penambahan saham Freeport menjadi 61 persen tersebut bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Dengan penambahan saham tersebut diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.

“Kita lakukan ini untuk apa?  Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” ucap Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini dalam kuliah umum tersebut.

Bahlil juga menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas.

Apalagi Indonesia negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara.

Dia menceritakan hingga 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dollar AS atau hampir Rp60 triliun.

Selain itu terkait soal saham PT Freeport Bahlil menjelaskan, saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp300 triliun.

“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir 4 miliar USD, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai 20 miliar USD, Rp 300 triliun,” tegas pengusaha yang memulai karirnya dari sopir angkot ini.

Sebelumnya diberitakan proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.(lkf)