Polemik Mahalnya Biaya UKT Berujung Pembungkaman Demokrasi! Pengamat: Mengapa Harus Mahal?

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) berujung pembungkaman demokrasi. 

Pasalnya, seorang mahasiswa hampir dipenjarakan Rektor karena mengkritik mahalnya baiaya UKT.

Sekilas mengingat insiden di Universitas Riau (Unri). Di mana Rektor Unri Sri Indati polisikan mahasiswanya yang membuat konten video kritikan soal mahalnya biaya UKT. 

Mahasiswa yang dilaporkan itu bernama Khariq Anhar, seorang mahsiswa Fakultas Pertanian Unri. 

Ironinya, ia buat konten kritikan itu tak sendiri, melainkan empat orang. Namun, hanya ia seorang diri yang dilaporkan ke polisi terkait ITE.

Memang polemik mahalnya biaya UKT ini tak hanya bergulir di satu kampus saja, melainkan berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Baca Juga

18 Tahun Gerindra dan Visi untuk Indonesia: Peran dalam Membangun Arah Bangsa

Bahkan menjadi perbincangan berbagai tokoh hingga menuai komentar dari berbagai pengamat kebijakan Pendidikan.

Satu di antaranya, Pengamat kebijakan pendidikan, Prof Cecep Darmawan. Ia mengungkapkan, bahwa enerapan iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal untuk mahasiswa jalur mandiri adalah sebuah dilema bagi perguruan tinggi negeri (PTN).

Selain itu, ia menilai, perguruan tinggi tentu tidak mau membebankan biaya mahal kepada mahasiswanya.

"Perguruan tinggi kalau ditanya, sebenarnya tidak mau juga biaya mahal-mahal kepada mahasiswa. Saya yakin perguruan tinggi tidak mau mahal," ungkapnya seperti yang dikutip dari media massa, Minggu (10/5/2024).

Akan tetapi, ia juga menyebutkan, pada kenyataannya pemerintah saat ini sebagai sumber dana primer PTN malah memberikan sumber dana yang terbatas.

Oleh karena itu, katanya, mau tidak mau perlu pemasukan lain untuk menunjang pengembangan PTN, satu di antaranya dari IPI.

"Kalaupun ada (IPI) untuk kelas mandiri menurut saya itu harusnya seringan mungkin, jangan terlalu jomplang," beber Cecep.

Ilustrasi Mahasiswa Unjuk Rasa soal Biaya UKT 

Di samping itu, ia akui, bahwa dirinya kurang sepakat, bila adanya jalur mandiri yang disertai pungutan uang pangkal dengan jumlah fantastis.

Sebab, ia menilai, bagaimanapun menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri harus jauh lebih terjangkau dibanding berkuliah di kampus yang dikelola swasta.

"PTN bagaimanapun harus jauh lebih murah daripada kuliah di perguruan tinggi swasta, karena kan bangunan dari pemerintah, tanah dari pemerintah, kenapa harus mahal?" ucapnya.

Menyikapi hal ini, ia pun berharap, perguruan tinggi negeri di Tanah Air kembali seperti dulu, tergolong murah dan lebih terjangkau.

Kehadiran seleksi mandiri juga memunculkan anggapan seakan-akan pendidikan memiliki kasta atau golongan berdasarkan tingkat ekonomi mahasiswa.

Sebab, untuk bisa menjadi mahasiswa di PTN melalui seleksi mandiri, setidaknya harus memiliki sejumlah uang dan menyatakan kesediaan membayar biaya.

"Yang berduit tebal bisa ikut jalur mandiri, persaingannya tidak terlalu ketat, begitu faktanya. Mereka mampu membayar. Tapi kalau kelompok menengah ke bawah saya yakin mereka enggak bisa masuk ke kelompok itu," pungkasnya. (aag)