Pos Penyekatan Sumber Arta Bekasi Timbulkan Kemacetan & Kerumunan

Bekasi, Jawa Barat – Penyekatan yang dilakukan petugas gabungan dari unsur Polri,TNI,Satpol PP dan Dinas Perhubungan di Pos penyekatan Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi , menimbulkan kemacetan yang cukup parah dan menimbulkan kerumunan.

Dari pantauan tvone Senin (5/7) siang,  penyekatan di pos Sumber Artha, Bekasi, terpantau lebih ketat dari dua hari sebelumnya. Selain memblokade jalan,  petugas pun berjaga di sejumlah ruas jalan. Imbasnya, kendaraan dari Bekasi yang hendak menuju arah Jakarta maupun sebaliknya, terjebak dititik penyekatan sehingga menimbulkan kerumunan.

Setiap kendaraan yang melintas pos penyekatan Sumber Artha, Bekasi,  akan diperiksa aparat gabungan. Sejumlah kelengkapan surat yang harus dimiliki pengendara, yakni bukti surat bekerja di sektor essensial dan kritikal selama PPKM Darurat diterapkan.  

Pengendara yang tidak memiliki surat bukti bekerja pada sektor yang diperbolehkan selama PPKM Darurat, petugas akan langsung memutar balik kendaraan tersebut. Atas perlakukan petugas, tak sedikit warga yang protes kepada aparat gabungan, karena mereka tak di bekali surat izin untuk keluar masuk Jakarta oleh perusahaan mereka.

Kapolres Metro Bekasi Kota menyatakan, pihaknya terpaksa melakukan penyekatan secara disiplin karena masih banyak perusahaan non-esensial yang masih bekerja dari kantor mereka.

“Kepadatan di titik penyekatan Sumber Artha terjadi lantaran pada hari pertama bekerja, masih banyaknya perusahaan yang belum mempekerjakan karyawannya dari rumah atau WFH. “ Jelasa Kombes Pol Aloysius Suprijadi.

Baca Juga

Bocah 13 Tahun di Bekasi Tewas Ditikam Teman Sebaya Usai Cekcok Soal Perempuan

Hingga kini petugas masih memblokade jalan dan berimbas terjadi kepadatan di dua arah. Kegiatan penyekatan di massa PPKM Darurat dilakukan untuk membatasi mobilitas warga sehingga dapat menekan kasus covid 19 yang saat ini tengah melonjak.

Seperti diketahui, Jalan Sumber Artha masuk perbatasan mobilitas dibatas Kota yang di jaga oleh aparat gabungan selama PPKM darurat hingga 20 juli 2021. (kds/CLD/MII)