Soal Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali, Begini Respons PDIP
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian World Water Forum Ke-10 di Bali merupakan bentuk keteladanan.
Said mengatakan, pertemuan dua tokoh nasional itu membuktikan bahwa pemimpin di Indonesia bisa kompak.
"Biar dunia juga mengetahui bahwa dengan segala perbedaan yang terjadi, para pemimpin di Indonesia bisa kompak, apalagi menyangkut hal-hal yang strategis," ujar Said dilansir dari Antara, Selasa (21/5).
Di mata dunia, dia mengatakan, para pemimpin formal negara harus bersatu padu.
Adapun Puan merupakan Ketua DPR RI dan Presiden Jokowi merupakan pemimpin pemerintahan Indonesia, hal itu menurut Said, sudah sepatutnya keduanya bertemu dalam konteks acara tersebut.
Menurut Said, akan sangat tidak elok di mata dunia, dan sangat tidak dewasa apabila segala perbedaan langkah politik yang terjadi menghalangi pertemuan Jokowi dan Puan dalam konteks acara kenegaraan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. (Foto: Antara)
Apalagi perhelatan World Water Forum Ke-10, sambung dia, dihadiri beberapa kepala negara dunia, puluhan menteri, dan ribuan delegasi.
Said menambahkan bahwa keteladanan yang dilakukan Jokowi maupun Puan itu, juga telah dicontohkan oleh para pemimpin terdahulu, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, hingga Amir Sjarifudin, yang banyak berbeda soal langkah politik.
"Namun, para tokoh itu masih bisa bertemu untuk urusan-urusan yang lebih penting, menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ucap dia.
Dia menuturkan, dalam World Water Forum Ke-10, Indonesia mendapatkan potensi berbagai kerja sama internasional, di mana forum itu salah satunya akan membahas krisis dan bencana iklim.
Tak hanya dalam World Water Forum Ke-10, dia menyebutkan Puan dan Jokowi ke depannya juga akan bersua kembali karena berbagai acara kenegaraan telah menanti kehadiran kedua pihak.
Pada 16 Agustus 2024, Jokowi akan datang ke DPR dan menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025), yang dilanjutkan dengan sidang bersama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Jokowi pada hari berikutnya.
Load more