Saksi PAN Ungkap Dugaan Penggelembungan Suara Partai Aceh dan PPP di Dapil Aceh 2 dan Pidie Jaya 1

Jakarta, tvOnenews.com - Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1. 

Kesaksian ini disampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Ruang Sidang Panel 3, Gedung 1 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (28/05/2024). 

Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. 

Sidang perkara ini bernomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan diajukan oleh PAN, yang diwakili oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Muhazir, saksi mandat PAN dari Kecamatan Kembang Tanjung, menyampaikan bahwa tidak ada proyektor yang digunakan selama rekapitulasi di kecamatannya, sehingga mereka tidak bisa melihat Sirekap. 

Penyalinan Formulir D Hasil juga ditunda berhari-hari, menyebabkan Muhazir tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. 

Baca Juga

PAN Dukung Pembatasan Uang Tunai pada Pemilu yang Digagas KPK

“Setelah melihat Formulir D Hasil, terdapat penambahan suara untuk PPP. Terdapat ketidakcocokan antara Formulir C Hasil dan Formulir D Hasil, di mana pada Formulir C Hasil, PAN memperoleh 1.126 suara dan PPP 1.276 suara, sedangkan dalam Formulir D Hasil, PPP memperoleh 1.309 suara dan PAN 1.276 suara,” jelas dia, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).

Selanjutnya, Andaliana ABDR, saksi mandat PAN di Kecamatan Tangse, mengungkapkan bahwa selama rekapitulasi, saksi hanya diperbolehkan melihat perolehan suara partainya sendiri dan tidak boleh melihat perolehan suara partai lain. 

Saat membandingkan Formulir C Hasil dan Formulir D Hasil, Andaliana menemukan bahwa suara PPP bertambah dari 770 suara di Formulir C Hasil menjadi 1.280 suara di Formulir D Hasil. 

Selain itu, tidak ada proyektor yang digunakan di Kecamatan Tangse, dan PPK hanya membacakan hasil tanpa memperbolehkan mencatat suara partai lain. Meskipun PAN menandatangani hasil rekapitulasi, yang menandatangani bukanlah Andaliana, melainkan temannya Asna.

Sementara itu, Muhammad Novan, saksi mandat PAN di Kecamatan Ulim dan Kabupaten Pidie Jaya, menyampaikan bahwa sebagian penghitungan suara di Kecamatan Ulim tidak mengikuti aturan yang berlaku. 

“Sebagian penghitungan suara di Kecamatan Ulim tidak mengikuti aturan," ujarnya. (agr/lgn)