Jelang Pilkada 2024, Menko Polhukam Minta Intelijen Lakukan Hal Ini...
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jakarta, tvOnenews.com - Jelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menekankan kepada aparat intelijen keamanan agar cermat dalam memperkirakan kemungkinan konflik yang akan terjadi.
Hadi selalu mantan Panglima TNI itu mengingatkan intelijen untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.
“Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan serentak, back up pengamanan oleh TNI/Polri akan berkurang. Sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” ucap Menko Hadi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen T.A. 2024 di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Ia berharap agar intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif.
"Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” ujar Hadi.
Sebelumnya, Menko Polhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkap bahwa potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah-tinggi. Hal ini ia sampaikan berdasarkan perkiraan intelijen.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ucap Menko Hadi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen T.A. 2024 di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Dalam rakernis tersebut, Menko Hadi mengingatkan terkait tantangan yang akan dihadapi nantinya. Seperti ada 4 provinsi yang baru akan melaksanakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong, adalah tantangan lainnya yang akan dihadapi kita semua menjelang Pilkada nanti,” ungkap mantan Panglima TNI itu. (rpi/raa)
Load more