KPK Angkat Bicara soal Kasus Jual Beli Proyek Diduga Libatkan Istri Bupati Manggarai Meldianti Hagur

Manggarai, tvOnenews.com - Kasus jual beli proyek diduga melibatkan Meldianti Hagur, istri dari Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur, Heribertus Nabit telah memenuni unsur tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Mutiara Carina Riskiana Artha, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika diwawancara usai menyajikan materi penanggulangan gratifikasi di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Kamis (30/5/2024).

Dia menilai ini mengacu pada keterkaitan Meldianti sebagai perantara pihak lain dengan suaminya sebagai pejabat publik kendati Meldianti bukanlah penyelenggara negara.

"Kalau istri pejabat memang dia bukan penyelenggara negara. Tapi karena dia rentan keluarga pejabat harusnya bisa (diproses hukum). Tapi dia perantara saja harusnya bisa," kata Mutiara.

Kasus ini dari awal ditangani kepolisian (Polres Manggarai) sehingga KPK tidak bisa ikut campur.

Baca Juga

Dugaan Penyimpangan Proyek Penerangan Jalan di Papua Selatan Resmi Dilaporkan ke KPK

Namun, praktik jual beli proyek sangat sering ditangani KPK dan tidak sedikit yang naik ke tahap penyidikan.

"Tapi misalnya polisi tidak bisa proses mohon maaf kami tidak bisa banyak berkomentar di sini. Seharusnya itu bisa, itu bisa. Tapi kalau APH (aparat penegak hukum) memilih hentikan kami tidak bisa berbicara banyak," sebut dia.

Menurut Mutiara, pemerintahan acapkali dikelola bersama pihak-pihak tertentu di lingkaran kekuasaan yang menjadi kebablasan karena adanya kepentingan politik yang saling menguntungkan.

Dalam pengusutan kasus yang menyeret Meldianti Hagur, Polres Manggarai sempat menjadi sorotan saat mengumumkan kasus tersebut tidak bisa diteruskan dengan dalih istri Bupati kendati adalah Ketua PKK di mana seluruh kegiatannya dibiayai dari APBD namun dari sisi pasal gratifikasi, penyidik sulit menjerat dia sebab Meldianti Hagur bukan merupakan ASN atau penyelenggara negara, tapi Mutiara memberi pandangan berbeda.

"Ketua PKK tidak langsung melekat pejabat negara hanya istri pejabat publik ya. Tapi kalau dirunut sebenarnya bisa. Dirunut yang terlibat selain beliau seharusnya bisa," terang Mutiara.

Berpeluang ditangani KPK 

Kepolisian telah menghentikan penyelidikan dugaan suap jual beli proyek APBD dengan terlapor Meldianti Hagur, istri Bupati Heribertus Nabit.

Kasus ini memang belum SP3, sehingga berpeluang dibuka kembali asal ada pengaduan resmi ke KPK.