Posisi Gibran Rakabuming Bukan Ban Serap Prabowo Subianto, Pengamat Politik Beberkan Status Wakil Presiden Bisa Menarik Perhatian Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik sekaligus Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman menilai Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden nantinya tak bisa sekadar diposisikan sebagai 'ban serap' Prabowo Subianto.

Menurutnya, Gibran Rakabuming Raka bakal tampil menarik perhatian sebagai Wakil Presiden RI, terlepas dari statusnya sebagai anak muda.

“Baik secara fungsi konstitusionalnya, maupun secara politik atas dasar kalkulasi kepentingan berbagai pihak yang tak menghendaki, melangkahkan kaki secara strategis selama lima tahun ke depan. Walaupun tetap pula tak bisa dikatakan Gibran punya ruang gerak besar untuk menjelma penuh sebagai kepanjangan tangan (Presiden) Jokowi,” kata Arief dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/4/2024).

Arief menjelaskan sulit membayangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengentikan langkah Gibran dalam urusan politik.

Sebab, dia menuturkan Prabowo berjanji memberi ruang terbuka kepada generasi muda dalam membangun Indonesia.

“Dalam ruang konstitusional, Gibran akan berperan sebagai Wakil Presiden pada ruang gerak yang sangat terbatas, bahkan nihil dari sisi kewenangan membuat kebijakan, tapi cukup lapang secara langkah politik,” jelasnya.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Arief lebih lanjut menilai langkah-langkah Gibran ke depan sangat mungkin besar di lini politik. Apalagi dari sikapnya sejak terpilih tampak Gibran tak akan mengambil posisi seperti Ma’ruf Amin yang lebih banyak menepi dalam urusan politik.

Dia mengatakan Gibran akan tetap berusaha tampil menjadi figur politik sentral melalui permainan simbolik yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. 

“Terutama untuk membesarkan sosoknya sebagai tokoh populis di kalangan anak muda, yang memang menjadi kekuatan utamanya,” tutur Arief.

Selain itu, dia mengatakan Gibran bisa menjadi jembatan kepentingan antara partai politik, jika tetap berada di luar pusaran kepartaian.

Sebagai timbal balik, Gibran bisa mengorkestrasi isu politik praktis secara lebih luas melalui parpol-parpol tersebut. 

“Lebih jauh lagi, Gibran akan selalu tampak seksi di mata para parpol sebagai sosok alternatif untuk diusung pada Pilpres 2029 bila pada saatnya nanti mereka tak memiliki kandidat dari internalnya,” kata Arief. 

Di sisi lain, Arief mengatakan agar mampu memaksimalkan jabatan Wakil Presiden, Gibran peelu membuka ruang bagi para pemangku kebijakan publik dari berbagai sektor.

Tujuannya, yakni untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, bahkan kritik atas proses pembentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. 

Arief menyebutkan Gibran bisa membuat Vice Presidential Collaborative Governance Office. Gibran, tambah Arief, juga perlu membuka komunikasi strategis dengan para mantan Wakil Presiden. 

“Sehingga, bisa menegaskan kesan Gibran sebagai jembatan atau katalis pemerintahan kolaboratif yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kerap dianggap tidak berjalan," imbuhnya.

Sementara itu, Aried menuturkan hal itu bisa tampak dari terjadinya kebijakan yang kerap berubah, baik dicabut maupun diganti seusai menuai kontroversi publik. 

“Langkah tersebut akan dapat menenangkan kekhawatiran publik bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan berjalan kaku dan tertutup,” tukasnya.(lgn)