Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Pengacara Korban Desak Diberhentikan dari Jabatannya

Jakarta, tvOnenews.com - Kuasa hukum korban kasus dugaan asusila yang dilakukan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, Aristo Pangaribuan mendesak agar teradu diberhentikan dari jabatannya.

"Tadi dikasih kesempatan closing statement (pernyataan penutup, red.), kami minta untuk petitumnya diberhentikan dari jabatan Ketua KPU RI juga anggota KPU RI," kata Arsito di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Dalam pernyataan penutup tersebut, ia juga mengatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari secara jelas menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang didapatkan.

"Majelis DKPP yang terhormat sudah memeriksa, sudah tanya langsung, dan sudah bisa mencium kejanggalannya. Jadi, jangan sampai putusannya melempem," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Aristo berharap agar DKPP dapat menjatuhkan putusan yang berpihak kepada korban.

Ia pun optimis dengan putusan yang akan dijatuhkan DKPP nanti kepada Ketua KPU.

Baca Juga

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

"Optimistis karena buktinya sudah banyak sekali. Kalau sampai ternyata putusannya tidak, saya enggak tahu lagi, ya, kalau putusannya tidak berpihak kepada korban, ya, saya enggak tahu lagi. Nanti kita lihat," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum korban lainnya, Maria Dianita Prosperianti, mengatakan bahwa DKPP bersikap positif dalam dua persidangan kasus tersebut.

"Memang DKPP kami melihat ada positif di sini. Berperspektif kepada korban, kepada perempuan, dan kami harap memang putusannya seperti itu," ujar dia.

Pada Kamis (18/4/2024) lalu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP oleh LBH-PPS FH UI dan LBH APIK.

Kuasa Hukum korban menjelaskan, perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (ant/iwh)