Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Sebut Aset di Bawah Rp2 Miliar Gratis Pajak Bumi dan Bangunan, Kecuali...

Jakarta, tvOnenews.com - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menekankan masyarakat yang memiliki aset atau rumah di bawah Rp2 miliar gratis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dia mengatakan hal tersebut seusai ramai perbincangan netizen di media sosial soal polemik PBB, yang diisukan mesti dibayarkan masyarakat yang memiliki aset.

"Untuk masyarakat yang bawah itu kan tidak terkena apa-apa, (aset, red) Rp2 miliar ke bawah gratis," tegas Heru Budi di Jakarta Selatan, dilansir Kamis (20/6/2024).

Pj Gubernur Jakarta Heru mengatakan kebijakan tersebut juga berlaku untuk pensiunan. Namun, dia menyebutkan ada syarat dan ketentuan yang berlaku

"Nah pensiunan kalau dia punya rumah, tanah satu, itu gratis. Tapi semuanya terkena (PBB) setelah ada rumah kedua, ketiga, dan seterusnya," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengaku memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024. 

Baca Juga

Warga DKI Harus Tahu, BMKG sebut Jakarta Berpotensi Hujan Lebat

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menjelaskan, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Hal ini untuk menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat lebih tepat sasaran.

“Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dibebaskan pajaknya. Namun, untuk tahun 2024, hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak,” jelas dia, saat dihubungi media, Selasa (18/6/2024).

“Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, maka pembebasan akan diterapkan pada NJOP terbesar. Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19,” sambung Lusi. (agr/lgn)