Hidayat Nur Wahid: Indonesia Negara Hukum yang Berdaulat Tak Ikut-ikutan Thailand Legalkan Perkawinan Sejenis

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan berideologi Pancasila perlu semakin waspada atas penyimpangan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Salah satunya, kata dia, penyebaran penyimpangan seksual LGBT dengan adanya informasi menyebar bahwa Thailand yang semakin dekat mewujudkan dilegalkannya perkawinan sejenis di negara tersebut.

“Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia baik pemerintah, DPR, ormas-ormas keagamaan dan masyarakat luas harus waspada agar penyimpangan laku seksual dengan pernikahan sejenis semacam ini tidak dijadikan dalih untuk diperbolehkannya nikah sejenis di Indonesia yang menjadi pintu penyebaran penyimpangan LGBT secara lebih luas lagi,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Indonesia memiliki ajaran dan dasar nilai-nilai yang sangat kuat untuk mencegah penyebaran penyimpangan LGBT itu, yakni Pancasila, UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28J ayat (2) maupun Pasal 28 B ayat (1) dan UU Perkawinan yang mengatur keabsahan pernikahan.

Bahkan, kata dia, MA sudah mengeluarkan SEMA yang melarang pencatatan pernikahan beda agama. 

Apalagi dengan fakta adanya nilai-nilai keagamaan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka yang tidak membolehkan nikah sejenis.

Baca Juga

Bentuk Timsus, Polres Probolinggo Buru Pencuri 7 Koper Turis Thailand di Gunung Bromo

“Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan dan mencegah sedari awal dan hal-hal yang terkecil agar penyimpangan tersebut tidak menyebar ke Indonesia,” tuturnya.

Menurut HNW, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan segera menyiapkan dan membahas RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual.

RUU ini telah berhasil diperjuangkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

“Ini yang harus kita siapkan di DPR bersama dengan pemerintah. Alhamdulillah sudah bisa masuk ke dalam Prolegnas dan perlu segera dibahas serta disahkan. Apabila tidak bisa pada DPR periode ini, ini bisa diteruskan untuk diperjuangkan hingga sah di DPR berikutnya,” jelasnya.

Sebagai informasi, parlemen Thailand baru saja menyetujui RUU Kesetaraan Perkawinan yang di antara isinya mengakui perkawinan sejenis.