PPI Minta Presiden Jokowi Soroti Penundaan Penetapan Deputi di BPIP, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, Henro Kawatak meminta presiden Jokowi menyoroti seleksi dan penetapan tiga besar Jabatan Pemimpin Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia menduga penundaan penetapan tiga besar jabatan tersebut lantaran sudah ada kandidat yang 'disiapkan' oleh oknum Pimpinan BPIP.   

"Sejak awal, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Deputi) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyisakan aroma kurang sedap," ucap Henro Kawatak dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Pasalnya, sambung Henro, terdapat indikasi kuat, ada calon tertentu yang telah disiapkan oknum Pimpinan BPIP. Hal itu terlihat dalam penilaian penulisan makalah sangat mencolok sehingga ada calon tertentu yang mendapat nilai di atas 90, sementara lainnya 80-an. 

"Ini jelas sangat subjektif dan berpeluang dimainkan pihak Panitia Seleksi. Dalam assesment juga ada yang 'ganjil' untuk seleksi tahun ini. Mereka yang dinyatakan telah mengikuti Assesment BKN tahun sebelumnya, tak perlu lagi mengikuti Assesment tahun ini," tambahnya. 

Selanjutnya, yang tidak transparan dalam proses ini adalah, bagaimana mengakomodasi dan mengakumulasi dua lembaga Assesment: HIMSI dan BKN. 

Baca Juga

Dampingi Donald Trump, IOC Pastikan Presiden FIFA Gianni Infantino Netral dari Politik 

"Apakah yang dinyatakan telah ikut Assesment di BKN nilainya 'kosong' atau menggunakan 'nilai' tahun lalu? Semua serba gelap. Akibatnya, nilai Assesment yang dikeluarkan Pansel jadi tak terukur. Yang tak kalah pentingnya adalah wawancara baik oleh Pansel maupun Unsur Pimpinan juga tidak transparan. Lagi-lagi sangat subjektif," kata dia.

Padahal, publik berharap sebagai Jabatan Publik dari satu lembaga pemerintahan semisal BPIP, proses seleksi ini musti transparan, jangan ada kesan pertemanan dan terdapat aroma konflik kepentingan.

Sebagai lembaga ideologi, BPIP semestinya mempertimbangkan track record calon. 

"Misalnya, Bagaimana sejauh ini calon-calon itu berhidmat dan berkiprah pada ikhtiar pembumian nilai-nilai Pancasila, punya pengetahuan yang mumpuni perihal hiatorisitas dan substansi Pancasila, dan telah menekuni hakikat lembaga ini kemana seharusnya ia digerakkan untuk kepentingan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan di masa kini dan masa depan yang dekat," ucap dia.