Evaluasi DPR 'Sudutkan' Persoalan Haji Salah Kemenag, Wakil Ketua Umum MUI Tegas Membela Gegara Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal berbagai hal pada penyelenggaraan haji 2024 bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Kementerian Agama (Kemenag).

"Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait dengan masalah tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet, semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq, karena pihak Kemenag mendapatkan itu semua adalah lewat kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," kata Anwar Abbas melalui keterangan di Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Waketum MUI Anwar Abbas menjelaskan permasalahan soal jamaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tak mencukupi, melainkan ada matras yang tidak ditempati. Namun, dijadikan tempat menaruh barang oleh jamaah yang ada di sebelahnya.

Adapun terkait matras yang berukuran kecil, yang menyebabkan adanya jamaah yang meletakkan barang di atas matras jamaah lainnya, kata dia, merupakan konsekuensi yang harus diterima dan disepakati bersama, karena berkaitan dengan luas lahan yang terbatas, sementara jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun terus bertambah.

"Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya kalau para jamaah tidur memang akan membuat mereka risih, karena jarak antara jamaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat," paparnya.

Sementara itu, keluhan terkait toilet, lanjut Anwar, disebabkan oleh tidak seimbang jumlah toilet dan jamaah yang ada, yang juga seharusnya disiapkan oleh masyariq yang ditentukan.

Baca Juga

Gerindra Sebut Prabowo "Pamerkan" Kinerja Positif Pemerintah dalam Pidato Tahunan MPR

Oleh karena itu, dia meminta kepada pihak Kemenag untuk dapat mempertegas kerja sama yang dibangun antara Kemenag dengan pihak masyariq, agar sejumlah evaluasi tersebut tidak terulang kembali.

Dia juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia secara langsung mengusulkan kepada pihak Pemerintah Arab Saudi untuk membangun bangunan bertingkat di Mina.

Menurut Anwar, adanya bangunan bertingkat dapat meminimalisasi sejumlah evaluasi tersebut, yang pada umumnya berasal dari hal yang serupa, yakni keterbatasan lahan.

"Ini penting dilakukan, karena yang mengalami masalah dalam hal ini tidak hanya jamaah haji Indonesia saja, tapi juga jamaah dari negara-negara lain," tutur Anwar Abbas.(ant/lgn)