Legislatif Desak Pemprov Jakarta Lengkapi Syarat Dukungan Lintas OPD untuk Lelang 417 Unit Bus Bekas

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas mendesak Pemprov Jakarta agar melengkapi lampiran bukti paraf dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pimpinan OPD yang dimaksud antara lain pimpinan Dinas Perhubungan, Inspektorat, Biro Hukum, hingga pimpinan PT TransJakarta.

Syarat administratif tersebut diminta segera dikumpulkan sebelum melelang 417 unit bus TransJakarta yang sudah tidak layak beroperasi.

Rupanya dukungan dari lintas pimpinan OPD merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi Pemprov Jakarta sebelum mengantongi persetujuan DPRD Jakarta.

“Kami minta dilampirkan surat permohonan (persetujuan) plus semua yang tanda tangan dalam proses lelang ini untuk saya laporkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta,” kata dia, melansir keterangan resmi, Rabu (26/6/2024).

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi C Manuara Siahaan menambahkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses formal di internal eksekutif benar-benar telah dilalui.

Baca Juga

Dinkes Bantah Kasus Hantavirus di Jakarta dari Klaster Kapal Pesiar

“Menurut penjelasan eksekutif, prosedur formal itu sudah ditempuh dalam bentuk paraf serta semua SKPD yang terkait, dan menurut penjelasan eksekutif sudah selesai. Nah ini perlu ada pembuktian,” ungkap Manuara.

Selain prosedur formal, eksekutif juga diminta melampirkan kronologis masing-masing kategori bus sebelum mendapatkan rekomendasi DPRD. Sehingga tak ada masalah hukum di kemudian hari.

“Ketika prosedur formal sudah ditempuh, ini kan mengantisipasi di kemudian hari. Ini sifat kehati-hatian namanya. Jangan-jangan di kemudian hari adalagi mengutak-ngatik ini. Makanya sekarang kita harus prudent (hati-hati),” tukas Manuara. (agr/iwh)