Peretasan Pusat Data Nasional Sementara, Firnando Ganinduto: Tingkatkan Keamanan Siber Perbankan

Jakarta, tvOnenews.com - Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diduga ransomware LockBit 3.0 menunjukkan kerentanan infrastruktur IT dari serangan hacker.

Serangan ini mengakibatkan terganggunya layanan publik seperti pendidikan, dan imigrasi, sehingga pentingnya penguatan dan pengawasan ketat sistem keamanan IT, terutama bagi sektor perbankan yang sangat rentan terhadap serangan siber. 

Anggota DPR terpilih, Firnando H Ganinduto, menghimbau perbankan nasional agar segera melakukan back-up data server, perangkat dan sistem keamanan tinggi, serta sumber daya manusia maupun SOP IT yang sistematis dan ketat untuk mencegah terjadinya peretasan di masa depan.

"Peretasan PDNS ini merupakan serangan sistem keamanan yang serius dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi berbagai sektor, termasuk perbankan. Data nasabah yang bocor dapat disalahgunakan penjahat siber untuk melakukan penipuan dan kejahatan lainnya,” ujar Firnando dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Firnando menambahkan bahwa perbankan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber mereka dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat secara berkala. 

Hal ini termasuk me-review dan memperbarui sistem perangkat lunak/keras, melatih karyawan IT tentang keamanan siber terbaru, dan menerapkan protokol keamanan (SOP) yang ketat. 

Baca Juga

Pencurian Data Elektronik dan Serangan Siber Terjadi Setiap Hari, Begini Penjelasan Kepala BSSN

"Dampaknya akan sangat masif jika tidak diperbaiki, selain penyalahgunaan data pribadi, kerugian finansial dan lainnya yang akan sangat merepotkan negara. Keadaan harus masuk kategori prioritas dan krusial untuk dibenahi," jelasnya.

"Perbankan juga harus memiliki sistem back-up data yang handal, serta tersebar di server berbeda. Tidak di satu jaringan utama agar data nasabah dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi peretasan," tambahnya.

Di sisi lain, Firnando mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap keamanan siber di sektor perbankan.

"OJK harus bekerja sama dengan perbankan untuk memastikan bahwa mereka menerapkan standar keamanan siber yang memadai, serta meningkatkan edukasi publik tentang keamanan siber dan mendorong masyarakat untuk berhati-hati dalam bertransaksi online," tambahnya. 

Menurutnya, serangan siber terhadap PDNS merupakan bukti bahwa tidak ada sistem yang 100 persen aman. Namun, dengan menerapkan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan yang tepat dan sistematis, perbankan dapat meminimalisir risiko terjadinya peretasan dan melindungi data nasabah mereka.