BPK sebut Pemeriksaan Inklusif dan Berkualitas adalah Modal Pembangunan Indonesia Emas 2045

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Lewat upaya tersebut diharapkan dapat memberi keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPK RI.

“Momen ini memberikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama natara pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya,” jelas dia, di di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 kepada Presiden dihadiri oleh kepala kembaga, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi. 

Pada tahun 2015 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan senilai Rp55,97 triliun. 

Baca Juga

Guru Besar IPB dan Anggota DPR Soroti Opini WTP Kementerian Kehutanan

Ini merupakan komitmen BPK untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Selain itu, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.

“Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik,” tandas dia. (agr/aag)