KPAI Minta Jangan Ada Kekerasan saat MPLS, Harus Junjung Tinggi Prinsip Perlindungan Anak

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak semua pihak khususnya satuan pendidikan dan orang tua untuk mengawal kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama) yang ramah anak dan anti kekerasan.

"MPLS jangan ternodai dengan kegiatan yang mengandung unsur kekerasan," kata Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Waktu Luang dan Budaya Aris Adi Leksono, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan secara umum tujuan MPLS/Matsama memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman terkait dengan program akademik dan non-akademik, tata tertib serta pengenalan lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya.

Untuk itu, katanya, MPLS harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang mengedepankan prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Baca Juga

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Gelar Mukernas 2026 di Bali

Aris mengatakan semua pihak terkait harus menjalankan protokol MPLS ramah anak, yakni satuan pendidikan menjalankan juknis MPLS yang diberikan kementerian atau Dinas Pendidikan secara baik dan benar serta satuan pendidikan memberitahu orang tua siswa rincian kegiatan MPLS untuk memastikan tidak ada unsur kekerasan.

Selain itu, satuan pendidikan dan orang tua mengawal, mengawasi serta memberikan bimbingan terhadap MPLS ramah anak.

"Saat pembukaan MPLS, satuan pendidikan, panitia dan perwakilan orang tua menandatangani pernyataan MPLS ramah anak dan anti kekerasan," katanya.

Pihak satuan pendidikan diminta menyediakan layanan aduan kekerasan dan secara intensif mengawasi jalannya MPLS.

KPAI juga mendorong satuan pendidikan, masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah berkomitmen menjadi pelopor dalam mewujudkan MPLS ramah anak serta anti kekerasan. (ant/nsi)