Ada Kabar Buruk di Indonesia, Airlangga Blak-blakan soal Tanggul Laut Raksasa Utara Pulau Jawa

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah sedang menyiapkan studi untuk proyek rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa.

Proyek itu dinilai penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap tahun di wilayah tersebut.

"Studi sedang kita siapkan dan ini akan kita lanjutkan," kata Airlangga dalam Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (24/7/2024).

Bahkan, pemerintah saat ini, hingga presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, terus mendorong pembangunan tanggul raksasa tersebut.

"Proyek strategis nasional bapak presiden terpilih (Prabowo Subianto) mendorong bahwa utara (Pulau) Jawa yang setiap tahun ada climate change (perubahan iklim), land subsidence (fenomena penurunan dari permukaan tanah)," ujar dia.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Proyek tanggul laut raksasa itu diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir dan abrasi.

Proyek tersebut juga akan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

"Kita akan terus mendorong pembangunan giant sea wall (tembok laut raksasa) di utara Jawa sehingga dengan demikian kemiskinan utara Jawa 55 juta akan selesai," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun tanggul pantai dan tanggul laut (giant sea wall) sebagai salah satu proyek jangka panjang.

Megaproyek tersebut dibuat guna mengatasi adanya ancaman dari banjir rob dan penurunan muka tanah (land obsidence) di wilayah utara Pulau Jawa.

Untuk proyek giant sea wall di wilayah Jakarta, ada tiga tahapan atau fase pembangunan. Fase pertama dimulai dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Kemudian fase kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030.

Fase ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.

Jika laju penurunan tanah tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

Berdasarkan beberapa kajian, Menko Airlangga menyampaikan estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun, dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya.

Sedangkan estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp164,1 triliun.

Pembiayaan proyek menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Diketahui, Pulau Jawa yang berperan sebagai kontributor nasional terhadap PDB terbesar saat ini sedang menghadapi tantangan berupa erosi, abrasi, banjir, dan penurunan permukaan tanah, terutama di wilayah pesisir pantai utara (pantura) Jawa.(lkf)