Jawab Heru Budi Terkait Temuan BPK Soal Bansos Tak Tempat Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak tepat sasaran.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Jakarta Heru Budi Hartono pun memberi alasan terkait temuan tersebut.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyatakan pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Makanya itu kan perlunya selalu data di sinkronkan DTKS dan P3KE, Dinsos melakukan itu statistik itu selalu sinkron," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Dia mengatakan ada kasus di mana penduduk Jakarta yang memutuskan pindah keluar kota, atau pendatang baru.

"Namanya penduduk itu ada yang masuk Jakarta, ada yang keluar Jakarta, bahkan ada yang maaf sudah wafat dan lainnya itu kita sesuaikan," tuturnya.

Baca Juga

Percepat Transformasi Government Technology, Mendagri Dukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos

"DKI sudah pencocokan itu, P3KE dan DTKS itu datanya sudah akurat," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit. (agr/raa)