KPU Kota Bandung Sebut Seluruh Caleg Terpilih Telah Tuntaskan LHKPN

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menyampaikan bahwa seluruh calon legislatif (caleg) terpilih telah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat sebelum pelantikan.

Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Prihadianti mengatakan penyelesaian LHKPN merupakan bagian dari komitmen para caleg terpilih untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

“Sebanyak 50 caleg telah melaporkan LHKPN kepada KPK sehingga sudah kami nyatakan lengkap semua telah menyelesaikan,” kata Wenti di Bandung, mengutip Antara pada Minggu (4/8/2024).

Wenti mengungkapkan sebanyak 50 anggota legislatif terpilih tingkat Kota Bandung itu merupakan hasil pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024.

Sesuai dengan aturan tanda terima maksimal dikirim 21 hari sebelum pelantikan karena pelantikan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung dijadwalkan pada tanggal 5 Agustus 2024.

“Mereka secara pribadi melapokan LHKPN ke KPK dan KPU hanya mengakomodir para caleg untuk menyerahkannya sebelum pelantikan,” lanjutnya.

Baca Juga

Ada Dua TNI Aktif yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi BNPB, Ini Kata KPK

Lebih lanjut, Wenti mengatakan sebelumnya KPU Kota Bandung telah melakukan sosialiasi untuk mengingatkan caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN ke lembaga antirasuah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

Dia mengatakan apabila caleg terpilih tersebut tidak melaporkan LHKPN-nya, maka pihak penyelenggara Pemilu bisa tidak menyertakan nama caleg tersebut ke dalam daftar nama yang akan dilantik.

Untuk diketahui, kewajiban bagi caleg terpilih melaporkan LHKPN tertera dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 yakni Pasal 52 yang berbunyi:

(1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

(2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu ) Hari sebelum pelantikan.

(3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.(ant/ree)