Begini Kronologi Nama Anak, Mantu Jokowi Bobby Dan Kahiyang Terseret Kasus Tambang Blok Medan, Berawal dari..

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili, menjadi salah satu saksi di sidang dugaan korupsi mantan bosnya yakni eks Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba.

Pada Rabu 31, Juli 2024 lalu, Suryanto dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Ternate.

Singkat cerita, dalam kesaksiannya, Suryanto berkicau, Abdul Ghani Kasuba terlibat dalam pengaturan IUP perusahaan yang diduga dimiliki Bobby Nasution.

Di mana Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode 'Blok Medan' dalam memuluskan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara.

Jaksa dari KPK, Andi Lesmana kemudian menanyakan soal istilah Blok Medan itu.

"Istilah itu merupakan nama perusahaan ataukah nama orang? Kenapa Medan?" tanya Andi Lesmana.

Baca Juga

Ternyata, Rektor Unsoed Ditangkap KPK saat Berada di Jakarta

Suryanto menjawab istilah tersebut berkaitan dengan Bobby Nasution.

"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah Blok Medan) Bobby Nasution," jawab Suryanto.

Lalu jaksa kembali menanyakan apakah Bobby yang dimaksud merupakan Wali Kota Medan.

"Iya, yang saya dengar begitu," kata Suryanto.

Suryanto mengaku, untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobby, ia sempat diajak untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara.

Saat itu Suryanto datang menggantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang berhalangan hadir.

"Saya hanya mendampingi Pak Gubernur (Abdul Ghani Kasuba)," kata Suryanto.

Sementara dalam persidangan itu, Abdul Ghani Kasuba sendiri mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu yang juga merupakan putri Presiden Joko Widodo.

"Kode Itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby," ungkap Abdul Ghani Kasuba.

Sementara itu,  Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan memproses penerima uang dari terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

"Tentunya mereka yang menikmati aliran uang dari terdakwa AGK satu per satu terungkap dan menjadi fakta persidangan, salah satunya Eliya Gabrina Bachmid dan masih banyak lainnya," kata JPU KPK Greafik kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, Rabu.

Menurut dia, mereka yang disebut sebagai penerima dan menikmati aliran uang dari AGK yang disadari bahwa berasal dari tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Sementara itu, sidang lanjutan dengan terdakwa AGK yang dipimpin Majelis Hakim Kadar Nooh dengan didampingi anggota Khadijah A. Rumalean, Budi Setiawan, Moch Yakob Widodo, dan Samhadi mengagendakan pemeriksaan saksi meringankan dan ahli yang diajukan terdakwa AGK digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pada sidang kali ini, terdakwa AGK menghadirkan satu saksi meringankan, yakni Ibrahim Abdulsalam. Sementara dua ahli yang dihadirkan adalah ahli pidana Dr. Amriyanto dan ahli keuangan Dr. Irfan Zamzam yang keduanya merupakan dosen Universitas Khairun Ternate.

Selain sidang untuk terdakwa AGK, pada hari ini juga dilakukan sidang lanjutan perkara yang sama dengan terdakwa mantan ajudan AGK, Ramadhan Ibrahim.

Majelis hakim juga menjadwalkan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa AGK pada 22 Agustus 2024.

JPU KPK menghadirkan sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Malut AGK. Selain para pejabat dari Pemprov Malut, hadir pula saksi dari pihak swasta.

Sebelumnya, JPU KPK membacakan dakwaan terhadap mantan Gubernur Malut AGK dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur. Terdakwa AGK didakwa menerima uang suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur sebesar Rp109,7 miliar.

Greafik mengatakan terdakwa AGK sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi sebesar Rp99,8 miliar dan 30 ribu dollar Singapura melalui transfer maupun secara tunai.

Dalam kasus ini, AGK menggunakan 27 rekening untuk menerima gratifikasi dan suap, baik itu rekening milik sekretaris pribadi, keluarga maupun milik terdakwa. (ebs)